Masih Ada Kesempatan Anies Menang, PKS: Jangan Bicara Oposisi atau Tidak

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku, pihaknya belum mempertimbangkan sikap politik di pemerintahan mendatang.

Pasalnya, kata HNW, belum ada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemenang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, masih ada kemungkinan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menang di Pilpres. 

Baca Juga: Warganet Berkeluh Kesah Soal Banjir di Jakarta Pasca Dirinya Tak Menjabat, Anies Baswedan: Harus Dikelola dengan Benar!

"Belum ada pengumuman tentang hasil Pemilu, menang atau kalah. Belum ada, jadi jangan bicara tentang oposisi atau tidak oposisi. Kalau kemudian nanti MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan yang menang 01?" kata HNW kepada wartawan di kawasan Cilandak, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Oleh karenanya, dia mengaku masih fokus proses penghitungan suara yang berjalan di KPU. Pun begitu juga dengan rencana pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, hak angket mampu mengubah situasi. Oleh karenanya, dia mengaku akan fokus pada tahapan yang tengah diupayakan terkait dugaan kecurangan Pemilu.

"Jadi semuanya masih jalan. Hak angket juga masih jalan. Hak angket bisa menghadirkan hal yang juga bisa jadi mengubah," tandasnya. 

Baca Juga: PKS Ogah Kesusu Tentukan Sikap Oposisi bagi Pemerintah Usai Pemilu

Sebagaimana diketahui, saat ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memutuskan posisinya dalam pemerintahan mendatang.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya siap berada di barisan oposisi di pemerintahan mendatang. 

Baca Juga: Bantah Jokowi yang Bilang Harga Beras Turun, PKS: Iya Turun, Tapi Saat Bulog Gelar Operasi

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Baca Juga: PDIP Tak Sendiri, Gerbong Wacana Hak Angket Kedatangan PPP

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.