PKS Ogah Kesusu Tentukan Sikap Oposisi bagi Pemerintah Usai Pemilu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengaku posisi partainya di pemerintahan mendatang akan ditentukan melalui Musyawarah Majelis Syuro.

Hal itu dia ungkap menjawab posisi yang hendak diambil PKS dalam pemerintahan, yakni oposisi atau koalisi. Posisi itu akan ditentukan setelah penghitungan rampung dituntaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU," kata Kholid saat dihubungi wartawan, Senin (19/2/2024).

Kholid mengaku tak akan terburu-buru dalam menentukan sikap partai ke depan. Pasalnya, proses pengawalan penghitungan suara masih terus dilakukan oleh segenap relawannya. 

"Perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas. Izinkan kami tuntaskan perjuangan kawal suara ini dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Baca Juga: Data Bermasalah, Fraksi PKS Minta KPU Evaluasi Real Count Sirekap

Kholid mengaku, PKS tidak ingin bicara tentang koalisi maupun oposisi bagi pemerintah mendatang. Pasalnya, seluruh saksi PKS masih mengoptimalkan kerja lapangan.

Lebih jauh, Kholid menegaskan bahwa PKS tengah memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Para saksi yang bekerja, kata dia, tengah mengantisipasi adanya indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara.

"Kami ingin proses pemilu ini jurdil, jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan. Sehingga hasil pemilu legitimate dan kredibel," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, saat ini baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memutuskan posisinya dalam pemerintahan mendatang.

Baca Juga: PKS: Bansos Jor-Joran Jadi Sebab Harga Beras Mahal, Amburadul!

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya siap berada di barisan oposisi di pemerintahan mendatang. 

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.