Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyambut baik sikap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dengan dugaan penyalagunaan wewenang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Mulyanto berharap KPK bisa memeriksa semua pihak yang terlibat agar duduk masalah ini bisa diketahui secara utuh. Ia memperkirakan pengusutan perkara ini bisa menjadi pintu masuk pemberantasan jaring mafia tambang yang meresahkan.
Baca Juga: Diduga Salah Gunakan Wewenang Satgas Tambang, PKS Desak KPK Periksa Bahlil
“Kita menaruh harapan besar pada KPK dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ini. Karena mafia pertambangan ini sudah menggurita dan sarat beking para petinggi. Sementara good governance semakin jauh panggang daripada api,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/3/2024).
Mulyanto mendrsak Komisi VII DPR RI untuk menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dalam masalah ini.
“Kita menginginkan regulasi terkait pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik, dan mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, siapa saja tanpa pandang bulu. Baik aktor intelektual maupun operatornya," ujarnya.
Lanjutnya, ia mendorong agara DPR RI untuk dapat meminta penjelasan dan mendalami kasus ini dengan mengundang pihak-pihak dan kementerian terkait, agar clear masalah ini bagi publik.
Baca Juga: Dituduh Lakukan Permainan Izin Tambang, Menteri Investasi Adukan Tempo ke Dewan Pers
"Teman-teman di komisi VII DPR setuju untuk mendalami kasus ini. Karena sudah lama kita bicarakan secara internal. Mudah-mudahan segera terealisasi rapat kerja tersebut,” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Aldi Ginastiar