Masih Anggota Kabinet Jokowi, NasDem Tetap Berniat Gulirkan Hak Angket

Meski menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai NasDem mengaku akan tetap mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, menegaskan posisi partainya dalam kabinet tidak mengurungkan niatnya untuk menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: Sebut Kemunduran Demokrasi, NasDem Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Lewat RUU DKJ

Pasalnya, tutur Tobas, hak angket diajukan Partai NasDem dalam kapasitas sebagai peserta Pemilu dan salah satu pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Dalam proses Pemilu ini kan kita juga adalah peserta dari Pemilu, peserta dari pendukung pasangan calon Pilpres, sehingga hak angket ini kita ajukan dalam konteks Fraksi Partai NasDem sebagai bagian dari peserta Pemilu 2024 yang lalu," kata Tobas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Di sisi lain, Tobas menegaskan bahwa hak angket menjadi kewajiban moral sebagai salah satu partai politik yang terus menyerap aspirasi rakyat.

Tobas menilai, hak angket menjadi aspirasi rakyat yang menganggap proses demokrasi di Indonesia yang tidak dalam kondisi baik.

Baca Juga: Media Asing Soroti Ucapan Prabowo Soal Transisi Pemerintahan Jokowi

"Demokrasi kita sedang menurun, nilai-nilai etika, nilai-nilai politik, denokrasi juga semakin terpuruk. Itulah yang kita jaga," jelasnya. 

Lebih jauh, Tobas mengaku pengguliran hak angket menjadi salah satu cara memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap penerapan Undang-undang (UU) Pemilu.

"Melakukan pengawasan terhadap jalannnya pemerintahan ini, termasuk diantaranya adalah bagaimana pemerintah yang menajalankan UU menggunakan anggaran yang menurut amanat dari konstitusi, UU, dan pelaksanaan anggaran itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," tandasnya. 

Baca Juga: NasDem-PDIP Bangun Komunikasi Informal Terkait Hak Angket

Sebelumnya, Executive Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengaku hak angket berusaha digulirkannya, dilakukan untuk menyelidiki penerapan Undang-undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu).

"Jadi, apa yang mau diselidiki ya penerapan UU Pemilu," kata Sudirman dalam konferensi persnya di kawasan Melawai, Jakarta, Jum'at (23/2/2024).

Meski begitu, Sudirman membuka kemungkinan hak angket itu dilakukan untuk menyelidiki kebijakan yang lebih luas, yakni pengelolaan bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, kata Sudirman, bansos didistribusikan tanpa melibatkan institusi terkait, yakni Kementerian Sosial. Pun begitu pula dengan bansos yang hendak dirapel hingga distribusi yang dilakukan menjelang Pemilu.

Baca Juga: Cegah Perundungan, Jokowi: Sekolah Harus Menjadi Safe House

"Jadi seluruh peristiwa, kejadian, pelaksanaan kebijakan dan peraturan Pemilu itu bisa meluas ke mana-mana," jelasnya.