Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno baru-baru ini menggambarkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai "pil pahit" yang harus diambil bersama. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan kritik tajam dari berbagai pihak salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.
Ia menyatakan bahwa Sandiaga Uno berusaha membalikkan fakta bahwa Tapera ditentang oleh publik karena dinilai tak memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat dari Indonesia.
Baca Juga: Masalah Kunci Tapera, Bukan Sosialisasi ke Pekerja atau Pengusaha
"Dia mau menjungkirbalikkan fakta bahwa Tapera itu pil pahit bagi rakyat tapi manis bagi pemerintah yang tak becus mengelola keuangan negara," ungkap Gigin melalui unggahannya di platform X pada Senin, (3/6).
Gigin juga menuding Sandiaga sebagai salah satu penyebab pariwisata Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Sebelumnya, Sandiaga buka suara terkait dengan Tapera. Ia mengakui bahwa pemotongan sebesar 3 persen, yang terdiri dari kontribusi 0,5 persen dari pengusaha dan 2,5 persen dari pekerja, merupakan beban berat.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan Tapera perlu segera dilaksanakan agar generasi Z tidak kesulitan memiliki rumah di masa depan.
"Memang ini pil pahit yang harus kita ambil, tapi kita semua harus sama-sama. Pemotongannya tidak bisa dibebankan ke seluruh pihak," jelas Sandiaga.
Baca Juga: DPR: Tapera Sesungguhnya Punya Tujuan Baik
Sandiaga Uno mencoba menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mewujudkan program ini. Namun, kritik dari publik mencerminkan adanya kekhawatiran yang mendalam tentang implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar