Mulyanto Sindir Pembelaan Bahlil Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Ada-ada Saja!

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, memberikan sindiran tajam terhadap pembelaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait kemampuan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam mengelola tambang.

Mulyanto mempertanyakan relevansi dan kemampuan ormas keagamaan dalam mengelola sektor pertambangan yang kompleks. Bahlil justru malah membawa persoalan yang tidak selaras, yakni penarikan dana yang dilakukan oleh Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca Juga: BKPRMI Siap Mengelola Tambang untuk Kepentingan Umat

"Habis argumen malah soal BSI yg diangkat. Aya-aya wae (Ada-ada saja)," ujar Mulyanto di X, Rabu (12/06/2024).

Sebelumnya Bahlil membela keputusan memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Ia menyatakan banyak pihak terlalu menganggap remeh kemampuan ormas dalam mengurus tambang.

"Pertambangan kita ini, terlalu menganggap remeh organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan, mereka ini hebat-hebat loh. Contoh Muhammadiyah itu ngambil duitnya Rp13 triliun dari BSI aja, langsung pusing itu banknya," ungkapnya.

Pernyataan ini memicu kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan kompetensi ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Banyak pihak berpendapat bahwa mengelola tambang membutuhkan keahlian khusus, profesionalisme, dan pengalaman di sektor tersebut, yang mungkin tidak dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menggarisbawahi bahwa pengelolaan tambang bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga tentang pengetahuan teknis, lingkungan, dan keberlanjutan yang harus dipenuhi. Kritik ini menunjukkan kekhawatiran terhadap keputusan pemerintah yang mungkin dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Baca Juga: Diskriminasi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Subardi: Apa Kita Akan Berbisnis Seperti Itu?

Mulyanto mengajak publik dan pemerintah untuk lebih kritis dalam menilai keputusan yang melibatkan sektor strategis seperti pertambangan, dan memastikan bahwa pihak yang diberikan izin benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan.