Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Anies Pamer Gak Pernah Didemo Supir Jaklingko: Alhamdulillah, Tak Pernah Ada Keluhan

        Anies Pamer Gak Pernah Didemo Supir Jaklingko: Alhamdulillah, Tak Pernah Ada Keluhan Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, buka suara terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh  ratusan sopir Jaklingko di Balai Kota DKI Jakarta. Ia mengungkit bagaimana dirinya tidak pernah mendapatkan keluhan dari mereka semasa menjadi gubernur di Jakarta.

        “Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan,” jelas Anies, dilansir pada Rabu (31/07/2024).

        Baca Juga: Anies Tidak Mungkin Bilang ke Gerindra Tidak Maju Pilpres 2029 Jika Ikut Pilkada DKI Jakarta

        Anies mengatakan dirinya dalam menghadirkan program tersebut selalu mengedepankan prinsip keadilan dan perencanaan yang matang. Hal ini agar tercipta keadilan untuk semua pihak baik pemerintah, supir maupun masyarakat dari Jakarta.

        “Kami berupaya menyusun sistem yang adil, termasuk penganggaran yang baik agar semua yang terlibat mendapatkan haknya, seperti gaji. Itu adalah bagian dari perencanaan dan penyusunan sistem,” ujarnya.

        Anies sendiri enggan berkomentar lebih jauh karena belum mengetahui secara mendetail permasalahan yang terjadi soal demonstrasi yang dilakukan oleh supir dari Jaklingko

        “Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya, jadi saya enggak bisa komentar lebih jauh,” tuturnya.

        Sebelumnya, aksi unjuk rasa dilakukan oleh delapan koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemerintah Provinsi Jakarta dan Transjakarta. Koperasi-koperasi tersebut antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

        Baca Juga: Gerindra Butuh untuk Menunggangi Anies di Pilkada DKI Jakarta

        Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk transparansi dalam pembagian kuota penyerapan angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang dianggap tidak adil. Mereka juga meminta penghentian politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus menjadi ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: