RAPBN 2025: Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat (16/8/2024), menyampaikan peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju.

“Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Baca Juga: Presiden Jokowi: APBN 2025 Pilar Utama Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan

Selanjutnya, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada inflasi yang akan dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen.

"Dan, karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Sehingga, daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi," urai Presiden.

Presiden memperkirakan Nilai tukar rupiah sekitar Rp16.100/USD, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada USD 82/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Presiden mengatakan, APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang," imbuh Presiden.