Dua Tantangan Berat Pilkada Jabar 2024

Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia atau lebih dari 35 juta jiwa tantangan terbesar adalah kesiapan logistik dan teknis termasuk DPT pada Pilkada Jabar 2024. Karena itu, semua pihak harus saling bersinergi, dimulai dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, hingga civil society seperti lembaga - lembaga pemantau pemilu. 

"Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, Bey optimistis Pilgub Jabar yang akan digelar 27 November 2024, berjalan lancar dan demokratis," kata Penjabat Gubernur Bey Machmudin saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bandung, Minggu (22/09/2024).

Baca Juga: Atlet Jabar Peraih Emas PON XXI 2024 Bakal Dapat Bonus Rp300 Juta

Bey menekankan aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Jika ada yang melanggar, maka sanksi sesuai peraturan perundangan akan diberlakukan tanpa pandang bulu. 

"ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dinamika politik praktis. Netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi," katanya.

Selain itu,  validasi dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi kunci pemilihan gubernur Jawa Barat berkualitas. 

Menurutnya, rekapitulasi DPT menjadi momen krusial yang prosesnya dimulai sejak pendataan oleh petugas pencatat, sampai menjadi daftar pemilih sementara, dan akhirnya DPT. 

"Kualitas data ini menjadi penentu kesuksesan pesta demokrasi yang akan datang," ujar Bey Machmudin. 

Bey menekankan rekapitulasi DPT tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama bagi demokrasi yang sehat di Jawa Barat. 

"Setiap nama dalam DPT mewakili suara yang berperan penting dalam menentukan masa depan provinsi ini," kata Bey. 

Bey mengutip ajaran Mahatma Gandhi tentang demokrasi, yakni "Demokrasi sejati adalah ketika suara terkecil pun didengar dan dihitung.

Baca Juga: Pegadaian Jabar Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Kabupaten Bandung

"Mari kita pastikan bahwa setiap suara, sekecil apapun mendapatkan tempatnya dalam sejarah demokrasi Jawa Barat," pungkasnya.