Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan sejumlah warisan yang bermanfaat besar bagi kemajuan bangsa. Bentuk warisan nyata yang ditinggalkan oleh pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 ini adalah masifnya pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke.
Jokowi memang sangat menggenjot pembangunan infrastruktur selama kepemimpinannya. Pasalnya, ia ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.
Tak hanya pembangunan infrastruktur, Jokowi juga mewariskan berbagai kebijakan saat menjadi orang nomor satu di Tanah Air, salah satunya hilirisasi. Dalam kebijakan itu, Jokowi melarang ekspor sejumlah bijih tambang agar investor mau membangun industri bernilai tambah di Indonesia.
Baca Juga: (Infografis) Jadi Satelit Terbesar di Asia, SATRIA-1 Dibangun Pemerintahan Jokowi untuk Wilayah 3T
Untuk jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 kilometer (km) per Juni 2024. Angka tersebut dihitung sejak Indonesia punya jalan tol pertama pada 1978.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengatakan mayoritas jalan tol dibangun di era Jokowi. Melansir CNBC Indonesia, sejak Jokowi dilantik 2014, jumlah tol yang terbangun mencapai sekitar 2.103,2 km. Rinciannya pada 2015, jumlah panjang tol di bertambah 132,35 km. Pada 2016, bertambah 43,69 km dan pada 2017 bertambah 156,5 km.
Pada 2018 dan 2019, panjang tol di Indonesia bertambah masing-masing 442,6 km dan 52288 km. Kemudian pada 2020 kembali bertambah 246,12 km, pada 2021 bertambah 122,84 km. Lalu, 142,11 km pada 2022, 217,78 km pada 2023, dan 76,33 km pada 2024.
Baca Juga: Satu Dekade Jokowi, Beragam Warisan untuk Sektor Kelapa Sawit Lebih Baik
Sedangkan pada kurun waktu 1978-2014 hanya sekitar 789.82 km jalan tol yang dibangun. Jokowi mengatakan tol yang telah dibangun untuk membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Selanjutnya Whoosh (kereta cepat Jakarta-Bandung) yang diresmikan pada 2 Oktober 2023. Jokowi mengatakan Whoosh adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia. Dia bahkan mengklaim Whoosh sebagai kereta tercepat se-Asia Tenggara.
"Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam," ujarnya.
Berikutnya hilirisasi. Jokowi kerap menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi sebagai jalan Indonesia menjadi negara maju. Sebab menurutnya Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam melimpah yang malah banyak dinikmati negara maju.
Ia menyebut, Indonesia sudah terbiasa melakukan ekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun lalu sejak zaman VOC melalui rempah-rempah. Jokowi memulai langkah awal hilirisasi dari beberapa bahan mentah berupa nikel, bauksit, dan tembaga. Ia mengklaim hilirisasi versinya sukses besar.
"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," katanya.
Ia pun menepis anggapan keuntungan hilirisasi bahan mentah hanya dinikmati oleh pengusaha. Menurutnya, keuntungan itu juga akan dinikmati oleh pemerintah dan rakyat dalam bentuk pajak dan pendapatan negara lainnya.
"Ada yang sampaikan ke saya 'Pak kan yang untung kan perusahaan. Rakyat dapat apa?'. Jangan keliru," kata dia. Jokowi kemudian membeberkan pendapatan negara dari proses hilirisasi yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Misalnya, dari sektor mineral dan batubara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurutnya telah melonjak menjadi Rp172 triliun pada 2023, dari sebelumnya hanya Rp29 triliun di 2015.
Ia menyebut, meningkatnya penerimaan pajak dari minerba dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor nikel contohnya yang meningkat menjadi Rp520 triliun pada 2023 dari yang sebelumnya Rp45 triliun di 2015.
"Kita pungut pajak dari sana, pajak-pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor bea keluar, belum PNBP. Sangat besar sekali," tegasnya. Jokowi pun memastikan Prabowo bakal melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahannya. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo soal kebijakan itu.
Prabowo pun akan melanjutkan hilirisasi ke sektor nonminerba seperti pangan hingga kelautan. "Saya sudah diskusi panjang dengan presiden terpilih Prabowo yang nanti beliau akan juga mulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan," kata Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: