Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Usai Dinyatakan Pailit, Prabowo Utus Empat Kementerian Selamatkan Sritex

        Usai Dinyatakan Pailit, Prabowo Utus Empat Kementerian Selamatkan Sritex Kredit Foto: Kemenperin
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespon terkait PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) atau PT Sritex di Sukoharjo yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

        Ia menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

        “Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.” ungkap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis,Jakarta, Jumat (25/10/2024).

        Baca Juga: Tok! Sritex Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang

        Agus Gumiwang juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT. Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). 

        “Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” imbuhnya. 

        Sebelumnya, PT. Sritex dinyatakan pailit berdasarkan hasil sidang PN Semarang pada perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Keputusan pailit tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada belasan ribu karyawan Sritex. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah meminta agar Sritex tidak langsung melakukan PHK. 

        "Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaan nya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja-nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)  Jakarta, (25/10/2024).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Cita Auliana
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: