Dorong Prabowo Segara Tekan RPP KEN, Thorcon Ngaku Siap Bangun PLTN

Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI), Bob S Effendi mengungkapkan bahwa pihaknya berniat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 4 Giga Watt (GW) hingga tahun 2035. Hal ini ia ungkapkan kepada Warta Ekonomi, Minggu (03/11/2024).

Bob menerangkan, PLTN pertama yang bakal dibangun Thorcon berada di Pulau Kelasa, Bangka Belitung dan ditargetkan Commercial Operation Date (COD) di tahun 2031. PLTN pertamanya itu berteknologi molten salt reactor berkapasitas 2×250 Megawatt (MW) atau kerap disebut PLTN TMSR500.

Baca Juga: Minggu Depan Diserahkan ke Prabowo, Ini Kisi-kisi Skema Subsidi Energi

“Kami juga mengusulkan untuk menempatkan setelah yang pertama di Pulau Kelasa Bangka Belitung untuk tambahan 7 unit lagi. Jadi total itu 4 Giga Di tahun 2035,” ungkap Bob.

Jika di PLTN pertama harga tarif listrik berada di kisasaran USD6,9 cent atau setara Rp1.100 per Kwh, maka di PLTN berikutnya Bob dengan yakin mampu memberikan harga tarif listrik yang lebih rendah lagi. Sebesar USD6,5 cent atau setara Rp1.000 rupiah (kurs Rp15.500).

Menurut Bob, Nuklir merupakan solusi yang tepat untuk menggenjot transisi energi yang selaras dengan trilema energi yakni energy security (ketahanan energi) energy affordability  (keterjangkauan biaya energi) dan environmental sustainability (keberlanjutan lingkungan) yang terus digaungkan pemerintah.

“Saya mengatakannya solusi praktis, transisi energi tanpa subsidi,” jelas Bob.

Pasalnya, Thorcon siap membangun PLTN pertamanya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali.

Regulasi Saat Ini

Meski belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, kata Bob di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional mencapai 54 Gigawatt hingga tahun 2060. 

”Kalau misalnya kita bicara Small Modular Reactor (maka sampai 2060) ada sekitar 100-150 PLTN dalam 30 tahunan,” tandas Bob. 

Bob menerangkan, RPP KEN perlu segera disahkan sehingga dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam pengembangan nuklir di Indonesia. Dengan begitu maka proses selanjutnya nuklir bisa masuk di dalam Rencana Usaha Penambahana Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, dan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

”Tapi kan masalahnya belum diketokkan. Nah setelah RUKN diketok Maka harus ada (di) RUPTL PLN baru nanti menjadi PPA (perjanjian pembelian tenaga listrik),” ucap Bob.

Baca Juga: Optimis Hadirkan Energi Murah, Thorcon Sebut Nuklir Lebih Terjangkau Dibanding Batu bara

”Tentunya kita berharap dalam waktu dekat di tahun 2025 Pemerintah dapat menempatkan Pulau Kelasa (PLTN pertama) ini di dalam RUPTL. Karena kalau Kelasa juga gak masuk di dalam RUPTL ya gimana ini menjadi proyek,” tutup Bob.