Revolusi Layanan Publik di Jawa Barat, Teknologi Blockchain Hadirkan Transparansi dan Kecepatan

Penerapan teknologi blockchain dinilai mampu meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan publik di Jawa Barat. 

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan teknologi blockchain dapat diimplementasikan untuk semua layanan publik seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan hingga transparansi anggaran. 

"Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya," kata Bey kepada wartawan di Bandung, Rabu (16/11/2024).

Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital terlebih Jabar merupakan provinsi yang selalu terdepan dalam inovasi digital. 

Baca Juga: Tak Perlu Lagi Khawatir Transaksi Emas Digital, Bappebti Pastikan Wujud Fisiknya Ada

"Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital,"  ujarnya.

Bey mengungkapkan teknologi blockchain bukan hal baru di Indonesia, namun berbeda bagi sektor pemerintahan. Ia berharap para pemangku kebijakan di Jabar memahami dan segera menerapkan blockchain dalam tata kelola pemerintahan. 

"Walaupun sudah lama, tapi buat pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa," pungkasnya.