Hotel Sepi, Pengusaha Minta ke Pemerintah Tetap Rapat di Hotel, Keringanan Pajak dan Kredit

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi mengakui efisiensi anggaran memang berdampak besar bagi sektor pariwisata.

Ia menjelaskan bahwa Pemda DIY telah mengkaji kondisi ini sejak awal tahun dan berupaya mencari solusi agar sektor pariwisata tetap bergerak.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan industri pariwisata.

“Kami memahami bahwa banyak daerah lain seperti Bali juga mengalami dampak serupa. Saat ini, kami berfokus pada optimalisasi event-event wisata agar bisa menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan lama tinggal mereka di DIY,” jelas Imam dalam forum.

PHRI DIY pun mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah untuk membantu industri perhotelan bertahan.

Beberapa di antaranya adalah mendorong pemerintah agar tetap mengadakan rapat di hotel dengan penyesuaian anggaran, memberikan relaksasi pajak, serta menawarkan keringanan kredit bagi pengusaha perhotelan.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kami yang terkena dampaknya langsung,” tutup Deddy.

Sebelumnya, Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyampaikan bahwa tingkat hunian hotel di DIY mengalami penurunan drastis sejak awal tahun 2025.

Ia menjelaskan kondisi ini semakin memprihatinkan, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

"Tingkat hunian hotel di DIY awalnya masih berada di angka 70-90%, tetapi sejak Januari turun menjadi 40%. Februari semakin merosot, dan pada Maret ini hanya 5-15%, maksimal 20%. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan, maka banyak hotel tidak akan mampu bertahan,” katanya.