Penilai Indonesia Harus Adaptif di Era Ketidakpastian Global

Profesionalisme penilai di Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan pola ekonomi membutuhkan penilai untuk beradaptasi agar profesi ini tetap relevan dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 yang digelar di ICE BSD City, Jakarta, Rabu (23/4).

Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo, mengungkapkan pentingnya penilai Indonesia untuk tetap tangkas, berpikiran maju, dan menguasai teknologi terkini guna menghadapi revolusi industri yang terus berkembang. "Penilai harus bisa mengintegrasikan kecerdasan manusia dan teknologi canggih dalam penilaian," ujar Budi.

Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh MAPPI ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang dalam dunia penilaian global. Mengusung tema “Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility,” konferensi ini membahas tiga isu utama yang dihadapi oleh para penilai.

Baca Juga: Ekonomi Dunia Panas Dingin, Sri Mulyani Tegaskan Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga

Revolusi Industri 5.0 menjadi tema pertama yang dibahas, di mana penilai dituntut untuk beradaptasi dengan pemanfaatan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dalam proses penilaian. Tema kedua, terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif, menyoroti pentingnya penilaian terhadap kekayaan intelektual yang kini menjadi aset vital dalam dunia bisnis.

“Penilaian kekayaan intelektual yang tepat dapat membuka peluang pembiayaan baru serta akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis inovatif,” ujar Budi.

Sedangkan tema ketiga, menekankan pentingnya tanggung jawab etis dalam penilaian tanah, terutama dalam konteks pengadaan tanah yang transparan dan adil. Para penilai memiliki peran besar dalam menjaga keadilan dan keterbukaan dalam proses akuisisi tanah.

Lim Hwee Hwa, Ketua Dewan Pembina IVSC, menekankan bahwa penilai profesional tidak hanya dibutuhkan untuk keterampilan teknis, tetapi juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap penilaiannya. Ia menambahkan, kecerdasan buatan dan otomatisasi semakin berperan, namun tetap tidak menggantikan peran penilai yang berkualifikasi.

Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari dalam dan luar negeri, dengan 30 narasumber internasional dari berbagai negara seperti China, Singapura, India, Korea, dan Perancis, yang membahas penilaian kekayaan intelektual, data digital, serta pertanahan.

Baca Juga: Indonesia Masuk 10 Besar Ekonomi Terkuat versi IMF 2025, Ini Faktor Pendorongnya

Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono dalam sambutannya menyebutkan, kondisi ekonomi global yang tidak pasti, seperti kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah AS terhadap China, tetap mempengaruhi sektor-sektor domestik. Namun, ia optimis sektor-sektor tertentu masih menunjukkan perkembangan yang positif.

Thomas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tengah fokus pada dua hal penting: investasi pada sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara yang meliputi sektor pangan, energi, dan perairan.

Gelaran IIVC 2025 yang berlangsung selama dua hari ini menjadi platform penting bagi para profesional penilai untuk memperkuat kemampuannya dalam menghadapi dinamika global dan memastikan ketepatan dalam setiap penilaian yang dilakukan.