Kemenkeu Sebut Realisasi Belanja Bansos Capai Rp38,9 tiliun Hingga Maret 2025

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan hingga akhir Maret 2025, total belanja bantuan sosial atau bansos mencapai Rp38,9 triliun. Angka ini telah mencapai sebesar 28,8% dari pagu APBN 2025.

Sepanjang Maret 2025, belanja bantuan sosial adalah sebesar Rp13 triliun. Sebelumnya, belanja bansos sebesar Rp25,9 triliun hingga akhir Februari 2025.

"Belanja bantuan sosial sampai akhir Maret 2025 sudah dibelanjakan Rp38,9 triliun, atau 28,8% dari pagu di dalam APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

Dengan demikian, Suahasil menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan bantuan sosial berjalan sesuai jadwal dan telah terealisasi sebagaimana direncanakan.

"Yang sekarang mungkin sedang dilakukan penajaman juga adalah khusus untuk PIP (Program Indonesia Pintar), yang dilakukan penajaman menyesuaikan dengan data terpadu sosial ekonomi nasional," imbuhnya. 

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap 3,16 juta Masyarakat Terima Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sementara itu, pelaksanaan program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, serta bantuan iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan on time. 

Secara rinci, hingga Maret 2025, realisasi bantuan sosial untuk program PKH telah mencapai Rp7,3 triliun dan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu, bantuan Kartu Sembako Rp11 triliun untuk 18,3 juta KPM Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk JKN senilai Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

Selanjutnya, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1,5 triliun untuk 2,8 juta pelajar dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp6,7 triliun untuk 794 ribu mahasiswa.

Adapun pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial serta bantuan permakanan bagi lansia, anak, penyandang disabilitas dan korban bencana sebesar Rp0,8 triliun.

Untuk itu, porsi terbesar bantuan sosial pada Maret 2025 disalurkan untuk PBI JKN (30%). Kemudian, disusul oleh Kartu Sembako (28%), PIP KIP Kuliah (21%), PKH (19%), serta Atensi dan Bencana (2%).