Pemerintah, Pengembang dan Perbankan Satu Meja: Bahas Masa Depan Hunian MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar pertemuan dengan jajaran petinggi PT Bank Central Asia Tbkk (BCA) dan para pengembang properti terkemuka di Jakarta.

Adapun pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya lanjutan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan yang digelar di sebuah meja bundar, hadir Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja serta Presiden Direktur BCA Hendra Lembong, dan jajaran nama besar di sektor properti nasional seperti Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk A Stefanus Ridwan, Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna.

Baca Juga: Properti Bangkit! Investasi Residensial dan Komersial Diprediksi Tumbuh 18% di 2025

Fokus utama diskusi adalah pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di kawasan urban seperti Jabodetabek.

Lebih lanjut, Ara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menyukseskan program ambisius tersebut. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pengembang sebagai kunci utama.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujar Ara seperti yang dikutip dari unggahan Instagramnya, Sabtu (3/5/2025).

Sebelumnya, dari pihak BCA, Jahja Setiaatmadja menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan bank swasta terbesar di Indonesia itu untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan, asalkan dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.

Baca Juga: PKP Dibanjiri Aduan Soal Meikarta, Ada 8.000 Unit yang Belum Jelas Nasibnya

“BCA selalu melihat track record nasabah. Lokasi dan kelayakan proyek juga penting. Kalau lahannya strategis dan fasilitas publik tersedia, kami tentu bisa berpartisipasi,” ujar Jahja.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat Kementerian PKP serta Deputi Badan Bank Tanah. Pemerintah, melalui Kementerian PKP, menargetkan program ini tidak hanya memperluas akses hunian layak bagi MBR, tetapi juga mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025.