Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk siswa SMA yang bermasalah menuai perdebatan tajam di tengah masyarakat.
Program yang mengadopsi pendekatan pelatihan semi-militer ini dinilai sebagian pihak belum memiliki dasar regulasi yang kuat dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Komnas HAM menyoroti bahwa pendidikan bagi warga sipil, termasuk siswa sekolah, bukan merupakan kewenangan lembaga militer. Namun, di lapangan, puluhan siswa dari wilayah Purwakarta dan Kota Bandung telah mulai mengikuti program tersebut secara bertahap.
Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah mengatakan langkah Dedi Mulyadi merupakan bentuk upaya konkret menghadapi kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan. “Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun. Dari program-program pusat pun, belum ada langkah nyata,” ujar Hasbullah, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, meski kebijakan ini belum melalui kajian mendalam oleh para ahli, pendekatan pragmatis Dedi Mulyadi dianggap sebagai respons terhadap kejenuhan publik terhadap diskusi-diskusi tanpa aksi.
Ketika ditanya soal potensi pelanggaran HAM, Hasbullah menilai hal itu bergantung pada perspektif. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk pemaksaan, sebab setiap peserta telah mendapat persetujuan dari orang tua mereka.
“Orang tua pun kini banyak yang menyerah menghadapi anak-anaknya. Maka jika program ini memberi harapan dan bisa membentuk karakter, patut untuk dievaluasi dan dikawal bersama,” imbuhnya.
Ia pun mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap maraknya kenakalan remaja. “Kalau ada tawuran, selalu keluar pernyataan 'semoga jadi yang terakhir'. Tapi sampai sekarang masih tataran wacana.”
Baca Juga: Satgas Anti Premanisme Gubernur Dedi Mulyadi Dapat Restu DPR, Jabar Siap Jadi Magnet Investasi
Hasbullah berharap, ke depan Pemprov Jabar dapat lebih melibatkan Kanwil KemenHAM dalam pengambilan kebijakan serupa. “Kalau dilihat, konten-konten dari KDM (Kang Dedi Mulyadi) hari ini 90% menyentuh isu-isu HAM. Maka akan lebih baik jika ada sinergi dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat