Pejabat AS Dilarang Menggunakan Whatsapp

Aplikasi pesan instan WhatsApp resmi dilarang digunakan oleh staf hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat. Larangan ini tertuang dalam memo resmi yang dikeluarkan Kantor Keamanan Siber DPR AS.

Memo tersebut menyebutkan bahwa WhatsApp dianggap memiliki risiko sangat tinggi terhadap keamanan siber. Kantor Keamanan Siber DPR menilai aplikasi milik Meta itu tidak transparan dalam perlindungan data pengguna, tidak menerapkan enkripsi pada data yang disimpan, serta membuka potensi celah keamanan.

“Kantor Keamanan Siber menilai WhatsApp berisiko tinggi bagi pengguna karena tidak transparan soal perlindungan data, tidak mengenkripsi data yang disimpan, dan berpotensi menimbulkan celah keamanan,” tulis memo tersebut dikutip oleh Reuters, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: Perjalanan WhatsApp, dari Aplikasi Tak Laku hingga Kini Sukses Digunakan 2,9 Miliar Orang

Sebagai alternatif, pemerintah AS merekomendasikan penggunaan aplikasi lain yang dinilai lebih aman, seperti Microsoft Teams, Amazon Wickr, Signal, serta layanan Apple seperti iMessage dan FaceTime.

Meta selaku pemilik WhatsApp membantah tudingan tersebut. Perusahaan menyatakan keberatan atas larangan ini dan menegaskan bahwa sistem keamanan WhatsApp justru lebih ketat dibandingkan aplikasi lain.

Sebelumnya, WhatsApp juga menjadi sorotan usai pejabat perusahaan menyebut bahwa perusahaan spyware asal Israel, Paragon Solutions, telah menargetkan jurnalis dan aktivis sipil melalui platform tersebut.

Baca Juga: Blokir WhatsApp? Iran Mulai Perang Digital Lawan Israel

Larangan terhadap WhatsApp ini menambah daftar aplikasi yang diblokir oleh pemerintah AS, setelah TikTok lebih dulu dilarang pada 2022 dengan alasan keamanan serupa.