Perencanaan Pembangunan Harus Berbasis Informasi Geospasial Kredibel

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan tata ruang wilayah, harus berbasis pada informasi geospasial yang kredibel.

Sehingga menurutnya informasi geospasial yang akurat dan lengkap menjadi dasar utama dalam merancang pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata dan berkelanjutan.

Baca Juga: Sri Mulyani Berharap APBN Semester II 2025 Ikuti Periode Sama 2024

Hal tersebut disampaikan Menko AHY dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2025 di Gedung Bappenas, beberapa waktu lalu.

"Kami di Kemenko Infrastruktur terus berupaya menghadirkan tata ruang wilayah yang menjawab tantangan zaman, dari tingkat nasional hingga daerah. Untuk itu, yang paling mendasar kami butuhkan adalah informasi geospasial yang lengkap dan akurat—baik untuk pemanfaatan tanah, tata ruang darat, laut, udara, hingga di dalam bumi," ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Selasa (22/7).

Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran.

"Tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara terpisah dan tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, padahal seharusnya itu menjadi referensi utama dalam pembangunan di semua sektor dan di seluruh wilayah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana, yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial.

"Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena keinginan untuk membangun jalan dari titik A ke B tanpa memperhitungkan risiko bencana di wilayah yang dilalui. Hal seperti ini harus dihindari karena sangat krusial bagi para pelaku pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Menutup sambutannya, Menko AHY menyampaikan lima arahan strategis sebagai bentuk komitmen memperkuat transformasi informasi geospasial nasional agar lebih berdampak nyata.

Pertama, penyelenggaraan informasi geospasial harus diarahkan menjadi user-oriented, yaitu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, kebijakan informasi geospasial harus bersifat agile, yakni responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan iklim, serta kebutuhan keberlanjutan dan masyarakat.

Ketiga, mendorong integrasi informasi geospasial ke dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan—mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Keempat, penting untuk membangun sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan lintas level pemerintahan guna mencegah duplikasi tugas, tumpang tindih kewenangan, atau pemborosan anggaran.

Kelima, Menko AHY mengajak seluruh peserta menjadikan Rakornas BIG bukan sekadar forum tahunan, melainkan ruang pengambilan keputusan strategis yang menghasilkan kebijakan konkret dan target yang terukur.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang tangguh dan inklusif melalui kebijakan berbasis ruang dan data yang kuat," tutup Menko AHY.