Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Aksi Demo Ojol 217 Sepi Peserta, Tuntutan Dinilai Tak Relevan dan Sarat Kepentingan

        Aksi Demo Ojol 217 Sepi Peserta, Tuntutan Dinilai Tak Relevan dan Sarat Kepentingan Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 yang digelar sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Senin (21/7/2025) berlangsung jauh dari ekspektasi penyelenggara. Klaim awal bahwa aksi ini akan dihadiri hingga 50 ribu peserta tidak terbukti, karena kenyataannya massa yang hadir tidak mencapai 100 orang.

        Unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di seberang Menara Danareksa, Jakarta Pusat, tampak sepi dan minim partisipasi. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, yang sebelumnya menyatakan bahwa ribuan driver dari berbagai daerah akan melakukan offbid massal sebagai bentuk protes terhadap skema pembagian pendapatan yang dianggap tidak adil.

        Baca Juga: Ojol Desak Pemerintah Terbitkan Perppu di Aksi 17.7: Kami Bukan Buruh!

        Namun, aksi ini tidak mendapat dukungan luas dari komunitas pengemudi ojol lainnya. Beberapa kelompok besar, termasuk Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Forum Komunitas Driver Online Indonesia, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap aksi tersebut.

        Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut serta dalam aksi itu karena menganggap tuntutan yang disuarakan tidak mewakili aspirasi mayoritas pengemudi.

        “Beberapa poin tuntutan aksi berbeda dan hanya mewakili segelintir ojol, bahkan terindikasi sarat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta ada indikasi muatan politis,” ujar Andi, dilansir Rabu (23/7).

        Penolakan serupa disampaikan oleh Rahman Thohir, Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia. Ia menilai tuntutan pemangkasan potongan komisi tidak memiliki dasar kuat dan justru bisa merugikan ekosistem transportasi online.

        Rahman merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022, yang menetapkan skema potongan komisi 20 persen—terdiri dari 15 persen potongan langsung dan 5 persen tidak langsung untuk kesejahteraan mitra.

        “Kalau potongan ini diturunkan menjadi 10 persen, apakah program kesejahteraan mitra melalui voucer swadaya dan lainnya masih akan tetap ada?” katanya.

        Rahman juga mengimbau para pengemudi untuk lebih fokus pada pengawasan implementasi potongan 5 persen tersebut.

        “Kami mengimbau teman-teman melihat apakah potongan 5 persen benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra,” tambahnya.

        Baca Juga: Turun ke Jalan, Driver Ojol Sampaikan Tuntutan Soal Penolakan Komisi 10% hingga Minta Perppu Khusus dari Presiden Prabowo

        Minimnya jumlah peserta dan absennya dukungan dari komunitas besar membuat aksi 217 ini dipandang gagal mencapai tujuannya, serta memperkuat narasi bahwa tidak semua pengemudi ojol sepakat dengan tuntutan yang diusung oleh penyelenggara.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: