RI Bangun Kampung Haji di Mekah, Danantara Pegang Kendali

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan Kampung Haji di Mekah, Arab Saudi, sebagai kawasan terpadu untuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Proyek ini akan dipimpin oleh Danantara, sebagai lembaga sovereign wealth fund Indonesia.

Proses akuisisi lahan telah dimulai menyusul perubahan regulasi pemerintah Arab Saudi yang kini mengizinkan kepemilikan tanah oleh pihak asing secara freehold di Mekah, efektif mulai Januari 2026.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa sejumlah plot tanah telah ditawarkan oleh Royal Commission of Mekah, termasuk lokasi strategis yang sangat dekat dengan Masjidil Haram.

"Beberapa plot sudah ditawarkan, ada yang sangat dekat, bahkan ada yang menempel," ujar Rosan, di Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

Baca Juga: Rosan Roeslani: Realisasi Investasi KEK 2024 Capai Rp90,1 Triliun, Lampaui Target Nasional

Perubahan undang-undang di Arab Saudi yang memperbolehkan kepemilikan lahan bagi entitas asing disebut sebagai hasil dari diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). “Untuk pertama kali, undang-undang ini diubah. Saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi,” kata Rosan.

Danantara ditunjuk sebagai pelaksana utama dalam proyek ini, termasuk memimpin proses desain dan pengajuan infrastruktur yang harus diserahkan kepada otoritas Saudi pada Oktober 2025. Kawasan Kampung Haji nantinya dirancang mencakup pemukiman, fasilitas ibadah, serta area komersial untuk mendukung kenyamanan jemaah.

Baca Juga: Siap-siap! Danantara Segera Luncurkan Holding Investasi BUMN

Rosan menegaskan bahwa proyek ini bersifat strategis dan tidak melibatkan skema barter kebijakan. “Ini karena permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa tanah yang ditawarkan memiliki kondisi beragam, dari lahan datar hingga berbukit, dan masih dihuni warga setempat. Namun, proses relokasi penduduk menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi.

“Yang kami terima nanti sudah dalam kondisi bersih. Ini adalah proses private bidding dan kita sedang melihat beberapa skenario kombinasi pendanaan, karena sifatnya juga bisa semi-komersial,” kata Rosan.

Tercatat ada delapan plot yang ditawarkan dengan luas bervariasi dari 25 hingga lebih dari 80 hektare. Lokasi yang lebih besar cenderung berada di radius yang lebih jauh dari Masjidil Haram. Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pelayanan jemaah Indonesia di masa depan.