PPATK Bongkar 27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya temuan anomali dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos), termasuk 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat masih menerima bansos.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap dari 10 juta rekening yang dianalisis PPATK, sebanyak 1,7 juta tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos yang sah.

"Jadi, hanya 8.389.624 penerima bansos yang teridentifikasi sebagai penerima bansos," kata Ivan dalam konferensi pers kunjungannya ke Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (7/8/2025). 

Baca Juga: Judi Online Masih Marak, Meutya Gandeng PPATK Blokir Rekening

Ivan menambahkan, selain pegawai BUMN, pihaknya juga menemukan 7.479 penerima bansos berstatus dokter, serta lebih dari 6.000 orang yang berstatus eksekutif atau manajerial.

Ia menyebut seluruh temuan itu akan didalami lebih lanjut oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui proses ground checking.

"Apakah mereka yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak," ujarnya.

PPATK juga mendapati terdapat sekitar 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening lebih dari Rp50 juta. "Kami menemukan ada orang yang memiliki rekening senilai lebih dari Rp50 juta tetapi masih menerima bansos," ungkap Ivan.

Baca Juga: Rekening Kena Blokir PPATK? Ini Cara Mengaktifkannya Lagi

Selain status pekerjaan dan saldo rekening, PPATK juga melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima. Hasilnya, lebih dari 78.000 penerima bansos pada semester pertama 2025 masih terlibat dalam praktik judi online.

"Apakah NIK yang kami terima masih bermsin judol hingga saat ini? Kami menemukan bahwa lebih dari 78.000 penerima bansos pada semester pertama tahun 2025 masih bermain judol," kata Ivan.

Menurut Ivan, seluruh data tersebut disampaikan untuk mendukung langkah Kementerian Sosial dalam membersihkan data penerima bansos dan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.

"Apa yang kami lakukan saat ini adalah membantu Bapak Mensos dan jajarannya untuk membuktikan bahwa Kemensos benar-benar serius dalam menangani data ini," ujarnya.