Anggaran Jalan di Jabar Naik dalam APBDP 2025, DPRD Soroti Pengawasan dan Kualitas Pembangunan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan lonjakan signifikan anggaran infrastruktur jalan hingga Rp300 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Meski fokus utama diarahkan ke pembangunan fisik, layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap mendapat perhatian.

Namun, beberapa fraksi DPRD Jabar menilai kinerja pendapatan dan belanja masih perlu digenjot.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, mengkritisi realisasi pendapatan yang baru 45% dan belanja 39%. Ia juga meminta penjelasan soal pengendalian defisit, analisis risiko penyertaan modal, dan kinerja BUMD, khususnya Bank BJB.

"Meski demikian, kami mengapresiasi lonjakan belanja modal hingga 170% yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur," kata Tia saat Rapat Paripurna dengan Acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Bandung, Selasa malam (12/8/2025).

Sedangkan, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ayi Sahrul Hamzah, mengimbau agar dipastikan anggaran perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Krisis Digital Jabar: Komisi I DPRD Soroti Dugaan Doxing hingga Kebocoran Data 4,6 Juta Warga

"Misalnya, pembangunan PJU dan jalan dilakukan merata, dengan pengawasan ketat agar kualitas terjaga," tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyebutkan seluruh pertanyaan dari fraksi akan dijawab dalam rapat paripurna DPRD berikutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan sejumlah sektor yang akan mendapat tambahan dana, antara lain penerangan jalan umum Rp100 miliar, jaringan irigasi Rp110 miliar, ruang kelas baru Rp30–50 miliar, dan tambahan anggaran kesehatan Rp29 miliar.

Dengan waktu yang tersisa di 2025, optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset, dan perbaikan kinerja BUMD menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan demi menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan manfaat APBD dirasakan masyarakat luas.

“Kita ingin hasil penggunaan APBDP ini benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memastikan pembayaran utang program PEN berjalan lancar,” pungkasnya.