Beasiswa Siswa Kurang Mampu Tak Masuk APBD 2026, DPRD Jabar Kritik Lemahnya Komunikasi Pemprov

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti belum tercantumnya program beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta sebagai pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam APBD murni Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses penyesuaian anggaran daerah.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan bahwa persoalan belum masuknya program beasiswa tersebut menjadi perhatian serius Komisi V yang membidangi sektor pendidikan. Penguatan komunikasi sejak tahap awal penyusunan APBD menjadi kunci agar kebijakan anggaran dapat dipahami dan diputuskan secara bersama.

Menurut Yomanius, Peraturan Daerah (Perda) APBD merupakan produk hukum hasil kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Karena itu, setiap perubahan substansi anggaran seharusnya dikomunikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarlembaga.

“Saya melihat komunikasi kurang. Padahal kalau komunikasi sejak awal, kita akan ikut sama-sama bahas, mengambil keputusan bersama. Karena Perda APBD itu diputuskan bersama. Jangan sampai kemudian DPRD merasa kok Perdanya tetap, tapi jeroannya udah enggak karuan,” ujar Yomanius di Bandung, Selasa (2/2/2026).

Ia mengakui bahwa regulasi memang memungkinkan adanya pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD. Namun demikian, Yomanius menekankan bahwa prinsip good governance tetap harus mengedepankan etika pemerintahan dan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

“Gusar-geser, gusar-geser, gak jelas. Karena itu tidak melulu aspek adanya regulasi yang membenarkan itu, tetapi bagaimana perubahan dan penghilangan program itu dibahas bersama sebagai semangat kemitraan,” tegasnya.

Yomanius menambahkan bahwa DPRD memahami kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah menghadapi tekanan keuangan, mulai dari tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menilai komunikasi tetap menjadi aspek paling krusial dalam setiap pengambilan keputusan.

“Substansinya rasional, tapi kita terkaget-kaget karena tidak diajak bicara. Padahal keputusan Perda itu keputusan bersama,” katanya.

Minimnya komunikasi tersebut, lanjut Yomanius, berdampak langsung pada kredibilitas DPRD di hadapan masyarakat, khususnya terkait program pendidikan seperti beasiswa anak miskin, Ruang Kelas Baru (RKB), dan Unit Sekolah Baru (USB) yang sebelumnya disosialisasikan kepada konstituen berdasarkan keputusan bersama.

“Ternyata apa yang kita sampaikan dianggap bohong. Kita seperti nge-prank konstituen. Padahal kita juga harus menjaga integritas,” ungkapnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna memperoleh kejelasan terkait keberlanjutan program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga: Masih Ada 100 Ribu Rumah Gelap di Jabar, DPRD Dorong Pemerataan Energi

Dari hasil koordinasi tersebut, DPRD memastikan bahwa program beasiswa pengganti BPMU belum tercantum dalam APBD murni Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. DPRD pun mendorong agar ke depan proses perencanaan dan penyesuaian APBD dilakukan secara lebih komunikatif, transparan, dan kolaboratif.

"DPRD Provinsi Jawa Barat berharap penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat," pungkasnya.