Program 3 Juta Rumah Belum Tercapai di 2025, Hasan Nasbi Belum Beri Tanggapan

Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi belum bersedia memberikan komentar lebih lanjut terkait pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang menyebut program tiga juta rumah belum bisa dijalankan maksimal tahun ini karena keterbatasan anggaran.

“Jadi begini, saya belum baca pernyataan (Fahri Hamzah) itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan,” ujar Hasan di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa Kementerian PKP secara konsisten terus berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program rumah tersebut.

“Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden... yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyampaikan permohonan maaf karena program 3 juta rumah belum dapat direalisasikan secara penuh pada 2025.

“Untuk tahun ini per budget kita belum, itu yang saya tadi minta maaf (dalam rapat koordinasi), untuk tahun ini belum,” kata Fahri usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital

Fahri menjelaskan, beberapa unit rumah memang telah terbangun sepanjang 2025, namun, ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut bukan termasuk dalam Key Performance Indicator (KPI) Kementerian PKP. Pasalnya, pembangunan tersebut bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Terus terang aja, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita,” ujarnya.

Fahri menambahkan, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono bakal melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 oleh Kementerian PKP.

“Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN, terus ada tantangan pekerjaan lain. Kadang-kadang kita lupa ini dulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari Kementerian dan kinerja birokrasi,” tutup Fahri.