Di Depan Muka Jokowi, Puan Sindir Soal Pemilu yang Terpengaruh Campur Tangan hingga Buah Tangan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyindir praktik demokrasi dalam pemilu yang kerap dipengaruhi kepentingan tertentu. Ia menegaskan, selain ditentukan oleh “garis tangan” atau nasib, jalannya pemilu sering kali dipengaruhi “campur tangan” dan “buah tangan”.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), yang turut dihadiri Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan anaknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara,” ujar Puan.

Baca Juga: Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR-DPR, Jokowi dan SBY Kompak Hadir

Puan menjelaskan, demokrasi Indonesia berakar pada sila keempat Pancasila yang menempatkan musyawarah serta hikmat kebijaksanaan sebagai landasan pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, partai politik memegang peran strategis sebagai penghubung antara rakyat dan negara.

“Partai politik adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat,” tegasnya. Menurut Puan, tanpa nilai perjuangan, kekuasaan berisiko kehilangan arah dan makna bagi rakyat.

Baca Juga: Habiburokhman: Pidato Perdana Prabowo Akan 'Epic'

Ia mengingatkan, keberhasilan partai politik sangat bergantung pada sistem pemilu yang adil. Sebaik apa pun visi dan integritas partai, lanjutnya, suara rakyat bisa terdistorsi jika sistem politik tidak mendukung kedaulatan rakyat secara nyata.

“Kita semua memiliki garis tangan, tetapi tidak semua memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi,” katanya.

Puan menyerukan perbaikan sistem pemilu agar lebih inklusif dan setara. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus tumbuh tidak hanya di bilik suara, tetapi juga di ruang dialog publik, balai desa, hingga parlemen, agar keputusan politik lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.