Rencana Bubarkan Jembatan Timbang Dinilai Ancam Target Zero ODOL?

Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) menilai rencana Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membubarkan jembatan timbang (JT) berpotensi melemahkan upaya pengawasan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL). Seperti yang diketahui, pemerintah telah menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada 2027.

Felix Iryantomo, Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), mengatakan bahwa pembubaran JT justru akan menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan praktik angkutan barang berlebih muatan dan dimensi. 

“Jika JT dibubarkan, bagaimana Kementerian Perhubungan mengawasi lalu lintas angkutan barang di seluruh Indonesia terutama di jalan-jalan nasional yang belum ada jaringan jalan tol?” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Baca Juga: Menhub Siap Tutup Jembatan Timbang, Andalkan Teknologi WIM Tumpas ODOL

Menurutnya, JT selama ini bukan hanya berfungsi menindak pelanggaran, tapi juga memiliki peran strategis dalam mendata asal, tujuan, serta jenis barang yang diangkut. Jika data tersebut dikelola dengan baik bahkan dapat menjadi indikator penting perekonomian daerah. 

“Seandainya seluruh JT ditugasi mendata seluruh jenis barang berikut beratnya serta asal dan tujuan, maka data tersebut bisa menjadi indikator perekonomian yang sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, Menhub menyatakan JT identik dengan praktik pungutan liar (Pungli) sehingga perlu diganti dengan perangkat Weigh In Motion (WIM). Adanya teknologi ini memungkinkan kendaraan ditimbang dalam keadaan bergerak sehingga meminimalisir interaksi antara petugas dan pengemudi.

Namun, penerapannya masih terbatas pada jaringan tol yang sebagian besar dikelola PT Jasa Marga. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan ODOL di luar jaringan tol.

Baca Juga: Tangani ODOL, Fokus Utama Pemerintah Bukan Semata pada Penindakan

Pasalnya, jalan nasional yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar di berbagai wilayah Indonesia masih menjadi jalur utama distribusi barang. Jika tanpa JT, potensi truk ODOL lolos dari pengawasan semakin besar.

Felix juga mengingatkan adanya ketidaksinkronan kebijakan antara Menhub dan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.

“Pernyataan Menhub yang akan membubarkan JT menjadi dekonstruktif dan tidak nyambung dengan target Menko IPK yang mentargetkan Indonesia zero ODOL pada tahun 2027,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan transportasi darat tidak justru menimbulkan celah baru yang melemahkan efektivitas pengawasan ODOL.