Kredit Bank Himbara Tembus Rp3.714 Triliun per Juni 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap solid hingga Juni 2025, di tengah sentimen ketidakpastian perekonomian global.

Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang positif, ditopang tata kelola dan manajemen risiko yang terjaga, menjadi indikator ketahanan sektor ini.

"Di tengah sentimen terhadap kondisi perekonomian global, kinerja intermediasi perbankan masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga," ujar Dian dikutip dari keterangan resmi, Minggu (24/8/2025).

Menurut Dian, intermediasi Bank Himbara meningkat dengan penyaluran kredit tumbuh 7,35% (yoy) menjadi Rp3.714,35 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan DPK sebesar 10,56% (yoy) menjadi Rp4.228,32 triliun.

Baca Juga: Himbara Harus Turun ke Akar Rumput, DPR Ingatkan Mandat Ekonomi

Dian menambahkan, profitabilitas bank juga tetap memadai dengan Return on Asset (ROA) yang stabil dan laba bersih mencapai Rp60,42 triliun.

"Tingkat profitabilitas Bank BUMN (Return on Asset/ROA) dinilai memadai, dengan pencapaian laba sebesar Rp60,42 triliun serta mencapai target Rencana Bisnis Bank (RBB) yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang tetap resilien dan stabil," jelas Dian.

Dari sisi likuiditas, kondisi Bank Himbara dinilai aman. Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di rentang 129,80%–187,04% dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada level 110,37%–143,02%, jauh di atas ambang batas ketentuan 100%.

Selain itu, permodalan yang tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) juga tetap kuat, berfungsi sebagai bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga: Kredit Melambat di Juli 2025, Bos BI Desak Bank Turunkan Bunga Kredit

OJK memproyeksikan kinerja stabil ini akan berlanjut ke depan, seiring dukungan sektor perbankan terhadap program prioritas pemerintah seperti Koperasi Merah Putih (KMP), penyediaan 3 juta unit rumah, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Likuiditas yang masih ample memungkinkan penyaluran pembiayaan efektif untuk mendukung program nasional tersebut.

Meski begitu, OJK mengingatkan perbankan agar tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

"OJK tetap menghimbau kepada industri perbankan untuk senantiasa memperhatikan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam menjalankan aktivitas operasional perkreditan/pembiayaan ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud, sehingga kinerja bank tetap dapat terjaga dan terus tumbuh dengan baik," jelas Dian.