Himbara Harus Turun ke Akar Rumput, DPR Ingatkan Mandat Ekonomi

Komisi VI DPR RI menegaskan peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sangat krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi dari bawah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada trickle down effect atau tetesan dari atas.

“Tidak ada ceritanya kita juga jangan percaya bahwa akan ada tetesan dari atas, enggak ada. Jadi peran Himbara ini sangat krusial,” ujar Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi Himbara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Baca Juga: DPR-Pemerintah Sepakat Asumsi Makro RAPBN 2026, Ini Detailnya

Menurut Anggia, bank-bank anggota Himbara—Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI—harus menjawab kebutuhan masyarakat dengan program yang sesuai spesifikasi masing-masing. Hal ini mencakup pembiayaan inklusif yang mampu menjangkau pelaku usaha kecil hingga pekerja migran.

Ia menegaskan tanggung jawab bersama untuk mendorong UMKM naik kelas. “Perluasan jangkauan program dan penyesuaian persyaratan menjadi kunci agar UMKM bisa naik kelas,” tambahnya.

Selain UMKM, Anggia juga menyoroti persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap terjerat utang ke rentenir demi biaya keberangkatan. Menurutnya, kondisi ini membuat banyak PMI harus bekerja bertahun-tahun hanya untuk melunasi pinjaman.

Baca Juga: Ternyata, Pendapatan Anggota DPR Tembus Rp177 Juta per Bulan! Ini Rinciannya

“Saya nggak tahu ini gimana caranya tetapi ini menjadi konsen karena kita banyak pekerjaan migran yang kemudian mereka terpaksa utang. Kalau kontraknya dua tahun, setahun itu hanya untuk bayar utang,” jelasnya.

Komisi VI DPR RI mendorong Himbara untuk merumuskan skema pembiayaan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, termasuk PMI. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dari bawah tidak hanya berbicara soal UMKM, tetapi juga perlindungan pekerja migran dan keluarga mereka.