PHK Naik 150%, Pemerintah Didesak Alihkan Belanja Negara untuk Penciptaan Lapangan Kerja

CORE Indonesia memperingatkan ancaman terhadap stabilitas ketenagakerjaan akibat lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 43.500 pekerja kehilangan pekerjaan pada Januari–Juli 2025, atau naik 150 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan angka tersebut bahkan bisa lebih tinggi jika merujuk pada data lain.

“Catatan DGSN menunjukkan 52.850 pekerja di-PHK hanya dalam periode Januari–April, sementara Apindo mencatat 73.992 orang,” ujar Faisal dalam diskusi publik bertema Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Ekonom Soroti Angka PHK yang Naik 32% di Tengah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5%

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurun. Namun, penyerapan tenaga kerja sebagian besar terjadi di sektor informal.

“Sebagian besar pekerja tercatat sebagai pekerja informal kini mendekati 60%. Sejalan dengan itu, jumlah yang bekerja paruh waktu dan setengah menganggur juga mengalami peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja full time,” jelas Faisal.

Baca Juga: PHK Tembus 42 Ribu, Kelas Menengah Indonesia Terancam

Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan rapuhnya pasar tenaga kerja. CORE menilai pemerintah perlu segera mengalihkan fokus belanja negara untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja produktif dan padat karya.

“Pemerintah perlu juga merevisi strategi belanja pemerintah dengan membatalkan belanja-belanja yang kurang produktif dan cenderung bersifat pemorosan, serta fokus pada program penciptaan lapangan pekerjaan secara masif,” tegas Faisal.

CORE menekankan, gelombang PHK berisiko memperbesar beban sosial jika tidak diimbangi kebijakan penciptaan lapangan kerja yang terstruktur. Penguatan pasar tenaga kerja dinilai penting agar pekerja tidak terus terdorong masuk ke sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa perlindungan sosial memadai.