Banyak Kasus Keracunan, YLKI Desak Pemerintah Audit Dapur MBG secara Menyeluruh

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat. Lembaga tersebut menilai diperlukan pelatihan, standar, serta jaminan higiene sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk memastikan kehalalan food tray yang digunakan.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyatakan kejadian keracunan pada pelaksanaan MBG menjadi catatan penting untuk pembenahan menyeluruh.

"Akhir akhir ini kejadian keracunan akibat (Makan Bergizi Gratis) MBG sering bergulir. Tentu ini menjadi catatan penting untuk pembenahan program MBG kedepan yang memenuhi beberapa prinsip, keamanan, kesehatan dan juga keselamatan bagi konsumen. Berbagai macam polemik MBG, YLKI menilai ini menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG," jelas Niti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga: Banyak Kasus Keracunan, Puan Minta Program MBG Dievaluasi

Menurutnya, jaminan kehalalan food tray wajib dipastikan. Bila terbukti tidak terjamin, pemerintah perlu menarik produk tersebut dan mengganti dengan alternatif yang sesuai.

“YLKI mendesak untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat," tutur Niti.

YLKI juga mendorong audit menyeluruh terhadap standar dapur dan kualitas makanan yang disediakan dalam program tersebut. Perombakan sistem dari hulu ke hilir dinilai perlu dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Baca Juga: Sebut Ada 5.360 Anak mengalami Keracunan, JPPI Minta Program MBG Dihentikan dan Dievaluasi Total

Selain itu, Niti menekankan pentingnya ruang pengaduan masyarakat sebagai sarana koreksi kebijakan. Dengan demikian, setiap keluhan terkait distribusi maupun kualitas MBG dapat ditindaklanjuti secara transparan.

"Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi BOM waktu penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat," tutur Niti.

Ia bahkan menilai penghentian sementara program bisa menjadi opsi untuk memastikan perbaikan dilakukan secara sempurna.