Dana DBH Dipotong Pemerintah Pusat, Pramono Bilang Akan Kaji Kembali Subsidi Transportasi Umum di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mengkaji kembali pemberian subsidi besar di sektor transportasi umum di Ibu Kota.

Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta dipotong signifikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemotongan DBH yang hampir mencapai Rp15 triliun mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 triliun kini.

Tentu perlu dilakukan cara kreatif untuk menambal kekurangan dana untuk subsidi transportasi umum karena per orang diberi subsidi sebesar Rp15.000.

"Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi realokasi dan efisiensi anggaran, termasuk mendorong skema pembiayaan kreatif untuk menghadapi pemotongan DBH.

"Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi," ucapnya.

Meski demikian, Pramono memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan warga tidak akan terganggu. Termasuk program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).