Pemerintah Realisasikan 51,6% Program Prioritas, Fokus Jaga Daya Beli

Pemerintah mencatat realisasi program prioritas pusat mencapai Rp480,4 triliun atau 51,6% dari pagu Rp930,7 triliun hingga 3 Oktober 2025. Sebagian besar program diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan sebagian besar program perlindungan sosial berjalan sesuai jadwal.

"Program keluarga harapan, Rp19,9 triliun, penerima manfaatnya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, realisasinya sudah 69%. Ini karena memang dia on track, jadi 9 bulan, 69%. Lalu program PIP, KIP, kuliah, beasiswa lainnya, juga sudah on track, 74% realisasi," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025, dikutip Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Usai Purbaya Tolak Biayai Family Office Pakai APBN, Luhut: Gak Ada Urusan Dengan Itu!

Selain itu, program Kartu Sembako (BPNT) mencapai realisasi 70% dengan penyaluran Rp35,9 triliun dari pagu Rp51,5 triliun kepada 18,3 juta keluarga. Bantuan iuran peserta PBI JKN untuk 96,7 juta orang mencapai Rp34,7 triliun atau 75% dari pagu Rp45,9 triliun.

Untuk tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS, pemerintah telah menyalurkan Rp13,8 triliun kepada 1,1 juta penerima dengan tingkat serapan 65%. Sementara program perumahan FLPP dan Tapera telah merealisasikan 192,7 ribu unit rumah dari target 350 ribu unit atau sekitar 48% dari pagu Rp51,5 triliun.

Pada sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis dan penanganan tuberkulosis (TB) menjangkau 40,4 juta peserta dengan realisasi Rp3,6 triliun dari pagu Rp9,3 triliun (38%).

Baca Juga: Ini Dia Kinerja APBN hingga Akhir Triwulan Ketiga 2025

Sementara di bidang pelayanan publik, program makan bergizi gratis untuk 31,2 juta penerima di seluruh Indonesia mencatat realisasi Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun atau 29%. Penerima terbanyak berada di Pulau Jawa (18,42 juta orang), disusul Sumatra (6,6 juta), Sulawesi (2,33 juta), Maluku-Papua (0,73 juta), Kalimantan (1,36 juta), dan Bali–Nusa Tenggara (1,83 juta).

Adapun program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda telah membelanjakan Rp1,1 triliun dari pagu Rp14,4 triliun, mencakup renovasi sentra pendidikan dan operasional sekolah di 100 unit lebih, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa dan Sumatra.

"Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga telah membelanjakan 1,1 triliun rupiah. Pagunya cukup tinggi, karena ini termasuk untuk renovasi maupun penyelenggaraan operasional," jelas Suahasil.