Perluasan Insentif Industri Jadi Strategi Jaga Momentum Investasi

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mendorong pemerintah memperluas insentif bagi kawasan industri guna memperkuat arus investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dorongan ini disampaikan dalam Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang menyoroti capaian ekonomi dan arah kebijakan pembangunan 2025–2029.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menjelaskan, pada kuartal II 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh peningkatan investasi di kawasan industri. 

Karena itu, kebijakan insentif dinilai perlu diperluas agar efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor manufaktur dan lapangan kerja semakin besar.

Baca Juga: Prabowo: 'Di Kabinet Kita Sepertinya Tidak Ada Tanggal Merah'

“Investasi di kawasan industri menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun ini. Pemerintah perlu mempertahankan momentum ini dengan memperluas insentif dan memastikan fasilitas investasi berjalan lebih efisien,” ujar Gundy di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan, insentif yang dimaksud tidak hanya berbentuk keringanan pajak atau bea masuk, tetapi juga dukungan infrastruktur, konektivitas logistik, dan penyederhanaan perizinan investasi. 

Menurutnya, perluasan kawasan industri dengan skema insentif yang jelas akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

“Kawasan industri yang terintegrasi dan kompetitif akan menarik lebih banyak investor asing sekaligus memperkuat basis industri domestik,” katanya.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai bahwa kebijakan pemerintah di sektor ekonomi sudah berada di jalur yang tepat, namun implementasi di lapangan masih perlu diperkuat. 

Ia menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan industri agar dampak ekonomi dari program prioritas bisa dirasakan secara merata.

“Pemerintah perlu memastikan insentif industri tidak hanya diberikan di atas kertas, tapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas dan serapan tenaga kerja. Penyederhanaan proses perizinan menjadi kunci agar investasi bisa mengalir lebih cepat,” ujar Piter.

Baca Juga: Prabowo Bangga Kemiskinan di Indonesia Turun ke 8,47%, Pengangguran ke 4,67%

Menurut Prasasti, kebijakan perluasan insentif kawasan industri juga harus diimbangi dengan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani di sekitar kawasan tersebut.

Dengan begitu, efek pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan industri besar, tetapi juga menjalar ke sektor ekonomi rakyat.

Prasasti menilai langkah ini penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8% pada 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. 

“Untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius, Indonesia perlu memperluas basis industrinya dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif,” ujar Gundy.

Kajian Prasasti juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam pengembangan kawasan industri dan memastikan kebijakan insentif berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.