Purbaya: Redenominasi Rupiah Urusan BI, Jangan Gue Yang Digebukin Terus!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan jumlah digit pada mata uang nasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, melainkan tanggung jawab Bank Indonesia (BI). 

“Redenominasi itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya kepada awak media di Surabaya, Senin (10/11/2025). 

Purbaya menambahkan bahwa dirinya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kebijakan redenominasi tersebut karena sepenuhnya menjadi keputusan BI sebagai otoritas moneter.

Baca Juga: Bank Indonesia Buka Suara Soal Rencana Purbaya Redenominasi Rupiah

“Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan Bank Sentral, kan Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan, jadi jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa redenominasi rupiah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas rupiah tanpa mengubah nilai tukar maupun daya beli masyarakat.

“Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” kata Denny dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Baca Juga: Purbaya Surati Seluruh Kepala Daerah, Dorong Percepat Belanja APBD 2025

Denny menyatakan redenominasi rupiah akan dilakukan secara hati-hati dan direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan

Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia. 

Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.