DPR Nilai Redenominasi Rupiah Butuh Peta Jalan dan Uji Coba BI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah setelah pemerintah menegaskan rencana penyederhanaan nominal uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Langkah ini disebut sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, DPR pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut selama seluruh aspek teknis dan sosial telah dipersiapkan secara matang.

“Kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” ujar Misbakhun dikutip dari keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: Purbaya: Redenominasi Rupiah Urusan BI, Jangan Gue Yang Digebukin Terus!

Misbakhun menjelaskan, redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan. Namun, menurutnya, pemerintah perlu memastikan perencanaan yang komprehensif agar perubahan nilai nominal tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penyusunan peta jalan yang jelas, termasuk tahapan transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasi yang efektif.

Selain itu, DPR menilai edukasi publik harus menjadi prioritas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan harga barang dan jasa.

“Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” kata Misbakhun.

Baca Juga: Airlangga Soroti Dampak Redenominasi Terhadap Inflasi, Begini Katanya

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, Komisi XI juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan uji coba terbatas atau pilot project sebelum penerapan penuh redenominasi.

“Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, Komisi XI juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan uji coba terbatas atau pilot project sebelum penerapan penuh redenominasi. “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” tambahnya.