Indonesia Serahkan SNDC dan NAP ke UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bertemu dengan Executive Secretary United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon E. Stiell, untuk membahas tiga agenda utama: submisi Second Nationally Determined Contribution (SNDC), penyerahan National Adaptation Plan (NAP) Indonesia, serta pelaksanaan COP30.

Indonesia menegaskan bahwa SNDC telah disampaikan pada akhir Oktober 2025. Simon E. Stiell mengapresiasi submisi tersebut yang dinilai berkontribusi penting bagi pelaporan NDC dan akan tercantum dalam Synthesis Report NDC 3.0 (Update) yang diluncurkan pada COP30. Hingga saat ini tercatat 113 parties telah menyampaikan NDC 3.0. Dalam COP30, Hanif juga menyerahkan dokumen NAP Indonesia kepada UNFCCC dan memperoleh apresiasi atas penyampaian resmi tersebut.

“Indonesia menjadi salah satu dari 68 negara yang telah menyampaikan NAP. NAP Indonesia adalah strategi nasional jangka menengah hingga panjang yang merinci langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko iklim, melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan ekosistem, serta mengoordinasikan upaya lintas sektor,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Baca Juga: PBB Puji Indonesia Serahkan SNDC dan NAP di COP30, Jadi Contoh Nyata Aksi Iklim

Simon E. Stiell juga mengapresiasi peran Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor LULUCF, dengan target pengurangan emisi 12 persen di bawah level emisi tahun 2019 pada 2035. Ia menilai SNDC Indonesia menggambarkan tantangan dan peluang, serta menjadi contoh bagaimana transisi pemerintahan nasional dapat berjalan seiring dengan upaya global melalui kolaborasi lintas sektor.

“SNDC Indonesia menampilkan berbagai tantangan, peluang, dan menjadi contoh bagaiamana proses transisi pemerintahan nasional dan global dapat sejalan dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik lintas sektor,” ujar Simon E. Stiell.

Kerangka strategis NAP Indonesia mencakup penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, integrasi adaptasi dalam kebijakan pembangunan nasional, serta panduan investasi pada sektor prioritas seperti air, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem.

Baca Juga: Sembilan Tahun NDC, Emisi Hutan Indonesia Justru Naik

Penyusunan NAP dikoordinasikan oleh KLH/BPLH selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, dengan melibatkan kementerian/lembaga, organisasi non-pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, pemerintah daerah, praktisi, dan sektor swasta. Proses partisipatif tersebut menghasilkan 641 masukan dan tanggapan.

“Kerangka strategis NAP Indonesia memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, mengintegrasikan adaptasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional, dan memandu investasi di sektor prioritas seperti air, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem,” kata Hanif.

Hanif menekankan perlunya perhatian khusus bagi kelompok sangat rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar kebutuhan dan masukan mereka terakomodasi dalam proses UNFCCC serta implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bagian dari adaptasi yang adil dan inklusif.

Simon E. Stiell menyoroti tema COP30, “Move from negotiation to implementation”, dan menekankan pentingnya menghasilkan keputusan yang dapat segera diimplementasikan. Ia menilai penyerahan SNDC dan NAP Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana keputusan COP dapat diturunkan menjadi tindakan nyata serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda global seperti Global Goal on Adaptation, Global Stocktake, loss and damage, mitigasi, dan means of implementation.

Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran: KLH/BPLH Catat Lompatan Besar di Sektor Lingkungan

Langkah ini semakin meneguhkan KLH/BPLH sebagai penggerak adaptasi dan aksi iklim, sekaligus memperkuat kredibilitas kebijakan nasional dan membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat peningkatan ketahanan iklim nasional dan daerah.