Luhut Bantah Keterlibatannya di Toba Pulp Lestari

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak memiliki keterlibatan atau kepemilikan apa pun di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU). Pernyataan ini merespons atas maraknya informasi yang mengaitkan Luhut dengan perusahaan tersebut di media sosial dan ruang publik.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi,  menyampaikan bahwa berbagai klaim yang beredar tidak memiliki dasar. “Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jakarta, (4/12/2025). 

Ia menegaskan Luhut  tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Toba Pulp Lestari. “Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” kata Jodi.

Baca Juga: Bobby Nasution Ancam Tutup Toba Pulp (INRU), Ini Kata Manajemen

Jodi menambahkan bahwa Luhut sebagai pejabat negara selama ini mematuhi aturan mengenai transparansi dan etika pemerintahan, termasuk ketentuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Menurutnya, Luhut juga terbuka terhadap proses verifikasi apabila diperlukan dan meminta masyarakat merujuk pada sumber terpercaya dalam menilai suatu informasi.

Dalam kesempatan yang sama, Jodi mengimbau publik agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Ia menekankan pentingnya etika di ruang digital untuk mencegah terciptanya disinformasi yang dapat memicu kesalahpahaman. 

“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilakan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” ujarnya.

Baca Juga: Toba Pulp Lestari (INRU) Bantah Tuduhan Jadi Pemicu Bencana Ekologi di Sumatra

Isu kepemilikan TPL mencuat di tengah meningkatnya pembahasan mengenai kontribusi investasi dan pengelolaan industri berbasis sumber daya alam. Menyikapi dinamika tersebut, Luhut sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai peran pemerintah dalam mengawal pembangunan kawasan industri strategis.

Merujuk pada sejarah pembangunan kawasan industri Morowali, Luhut menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut berawal dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden Joko Widodo. 

“Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah,” katanya. 

Ia menjelaskan bahwa mendatangkan investasi asing bukan proses mudah dan saat itu hanya Tiongkok yang memiliki kesiapan teknologi, pasar, dan kapasitas investasi.

Luhut menyampaikan bahwa setiap keputusan investasi strategis selalu melewati proses terpadu dan mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai pijakan utama. Ia menegaskan adanya sejumlah ketentuan yang disampaikan kepada seluruh mitra internasional, termasuk penggunaan teknologi terbaik, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi, serta program capacity building yang memastikan transfer pengetahuan.

Dengan klarifikasi tersebut, pihak Luhut berharap penyebaran informasi mengenai isu TPL dapat dihentikan dan publik lebih selektif dalam menerima maupun membagikan informasi yang belum terkonfirmasi.