Pemerintah Jaga Inflasi dan Stabilitas Harga pada Nataru

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melaporkan inflasi Indonesia pada November 2025 masih berada dalam rentang sasaran selama delapan bulan berturut-turut, yaitu sebesar  2,72% (yoy).

Kinerja inflasi tersebut menunjukkan perkembangan positi di tengah tantangan ekonomi global, perang dagang, tensi geopolitik dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi tekanan harga pangan nasional.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Wujudkan SDM Sehat

Inflasi inti juga stabil pada 2,36% (yoy) seiring permintaan domestik yang tumbuh gradual dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali. 

Sejalan dengan itu, inflasi volatile food (VF) berada di 5,48% (yoy) dan administered price (AP) tercatat 1,58% (yoy) dengan kontribusi utama berasal dari penyesuaian tarif angkutan udara.

Ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025, di Jakarta, Senin (8/12/2025).  

“Capaian itu mencerminkan komitmen dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (10/12).

Lebih jauh, Rakorpusda itu menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada 28 November 2025 lalu. Pada rapat ini ingin dipastikan bahwa seluruh agenda stabilisasi harga dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur hingga tingkat daerah.

“Pemerintah meyakini bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, inflasi nasional tahun 2025 dan 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Berkat perjuangan TPID juga, inflasi kita berada di rentang sasaran. Kita tetap butuh usaha ekstra agar inflasi kita terjaga di Desember 2025 dan volatile food dapat kita jaga di bawah 5%,” ucap Deputi Ferry.

Selanjutnya, untuk menjamin stabilitas harga selama periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan meningkatkan langkah antisipatif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.

Langkah tersebut yakni di antaranya memperkuat operasi pasar, gerakan pangan murah, dan SPHP, kemudian mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok komoditas pangan utama, menjamin kelancaran logistik dan kecukupan armada transportasi, serta memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas harga, Pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial dan stimulus pada akhir tahun. Kebijakan ini menjadi amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kenaikan tarif angkutan dan harga pangan yang biasanya terjadi pada akhir tahun dapat kita kendalikan,” tutur Deputi Ferry.

Program bantuan sosial dan stimulus akhir tahun tersebut antara lain bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg dan minyak goreng kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan untuk periode Oktober-November 2025, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp300 ribu yang diberikan sekaligus selama 3 bulan (Oktober-Desember 2025) kepada 35,05 juta KPM, program diskon tarif transportasi periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, event belanja seperti Epic Sale, Harbolnas dan Belanja di Indonesia Aja (BINA), serta event pariwisata nasional maupun internasional.

Selain mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Nataru, Pemerintah turut mencermati risiko fenomena La Nina hingga Maret 2026, yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian dan menekan pasokan sejumlah komoditas pangan. 

Langkah antisipatif dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku usaha pangan, optimalisasi program kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar ke wilayah defisit. 

BUMN Logistik juga terus dioptimalkan guna memperkuat efisiensi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di tingkat nasional.

Pada kesempatan ini turut diumumkan pemenang TPID Award 2025 dan penyerahan sertifikat untuk peringkat II dan III pada kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, serta Kabupaten/Kota Berprestasi. 

Para pemenang TPID Award 2025 direkomendasikan untuk memperoleh tambahan insentif fiskal pada tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.