Pengeluaran BPJS Kesehatan Tembus Rp191,3 Triliun, Inflasi Medis Gerogoti Keberlanjutan JKN

Inflasi medis masih menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di tengah kenaikan biaya layanan kesehatan yang terus meningkatkan beban pembiayaan BPJS Kesehatan, besaran iuran peserta belum mengalami penyesuaian selama enam tahun terakhir.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, berdasarkan data Mercer Marsh Benefits dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inflasi medis di Indonesia mencapai sekitar 17,8 persen dan 14,4 persen per Juni 2026. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi kelompok kesehatan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sebesar 1,84 persen.

"Inflasi kesehatan memang tinggi dan itu yang perlu kita cermati. BPJS Kesehatan berada di hilir sehingga tidak bisa mengendalikan faktor-faktor di hulu. Industri alat kesehatan dan farmasi masih mengalami inflasi yang tinggi karena sangat bergantung pada impor, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Telisa dalam acara Public Expose BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, salah satu solusi untuk menekan inflasi medis adalah memperkuat industri kesehatan dalam negeri melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta diversifikasi sumber impor bahan baku farmasi.

Telisa mengingatkan, apabila inflasi medis bertahan di kisaran 15 persen per tahun, biaya pelayanan kesehatan akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Dalam lima tahun, dengan inflasi sekitar 15 persen per tahun, kenaikannya secara sederhana bisa mencapai sekitar 75 persen. Hal itu menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu defisit BPJS Kesehatan. Ketika iuran tidak naik, sementara inflasi medis dan biaya layanan kesehatan terus meningkat, tekanan terhadap pembiayaan akan semakin besar," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan JKN. Di satu sisi, biaya pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara di sisi lain penyesuaian iuran bukan kebijakan yang mudah karena masyarakat, khususnya kelompok menengah, juga tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Baca Juga: BPJS Ajak BUMN Hingga Lembaga Zakat Bantu Peserta JKN

Baca Juga: Bos BPJS Kesehatan Klaim JKN Cover 98,62% Penduduk, Sumbang Rp129 Triliun ke PDB

Baca Juga: Skema CoB BPJS Kesehatan dan Asuransi Segera Jalan, Peserta JKN Bisa Naik Kelas Rawat Inap Tanpa Biaya Tambahan

"Kita sebagai konsumen tentu tidak ingin iuran naik, terutama kelompok menengah yang saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, perlu dicari solusi lain dalam ekosistem pembiayaan kesehatan," tuturnya.

Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran pelayanan kesehatan sebesar Rp191,3 triliun, meningkat 8,64 persen dibandingkan Rp176,1 triliun pada tahun sebelumnya.