Menteri PPPA Dorong Perempuan Berani dan Wujudkan Mimpi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong perempuan Indonesia untuk berani dan mewujudkan mimpi melalui ide dan kreativitas.

Dorongan tersebut disampaikan Menteri PPPA pada Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Kemen PPPA, pada Senin (22/12/2025).

Baca Juga: Bahlil Sampaikan Kondisi Listrik hingga BBM di Pulau Sumatera

“Untuk seluruh perempuan Indonesia, tanamkan dalam diri dan pikiran bahwa kita adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Perempuan adalah sosok yang berani bermimpi dan mampu mewujudkannya. Abaikan mereka yang berkata sebaliknya, karena sejarah telah membuktikan begitu banyak kiprah dan sumbangsih perempuan, baik di masa lalu maupun masa kini. Mari kita tunjukkan ide, pemikiran, dan kreativitas sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Selamat Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 untuk seluruh perempuan Indonesia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kementerian PPPA, Senin (22/12).

Menteri PPPA menegaskan, keberdayaan perempuan harus berjalan seiring dengan keadilan. Tantangan besar yang masih dihadapi saat ini adalah tingginya angka kekerasan berbasis gender yang membayangi kehidupan jutaan perempuan. Oleh karena itu, pada momentum PHI ke-97, Menteri PPPA menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan nol toleransi terhadap kekerasan seksual dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Komitmen nasional ini menjadi keharusan agar setiap perempuan Indonesia tidak hanya berdaya, tetapi juga dapat hidup bebas dari rasa takut.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menjelaskan, PHI ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menegaskan bahwa kekuatan dan potensi perempuan merupakan modal fundamental bagi keberhasilan pembangunan nasional.

“Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, antara lain bakti sosial untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak bencana di Sumatera, bakti sosial untuk perempuan dan keluarga pesisir di Muara Angke, ziarah, dan anjangsana ke veteran perempuan,” kata Menteri PPPA.

Pada puncak peringatan PHI ke-97, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian penghargaan kepada tiga Perempuan Nelayan Inspiratif sebagai hasil kerja sama antara Kemen PPPA dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan nelayan yang berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan serta menginspirasi perempuan Indonesia lainnya.

Dalam semangat PHI ke-97, Kemen PPPA juga meluncurkan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di lingkungan Kemen PPPA. Peluncuran ini bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi pekerja perempuan sebagai implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya.

“RP3 bertujuan memberikan rasa aman, kenyamanan, dan keadilan bagi pekerja perempuan, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. RP3 bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga menjadi platform advokasi untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan terlindungi. Kami berharap dalam dua tahun ke depan, minimal 300 perusahaan besar di Indonesia telah mengimplementasikan RP3 sesuai standar yang ditetapkan,” jelas Menteri PPPA.

Seluruh rangkaian kegiatan PHI ke-97 akan ditutup dengan Musyawarah Ibu Bangsa Tahun 2025 yang mengusung tema “Pulang ke Semangat 1928: Suara Ibu untuk Indonesia Berkeadilan 2045”. Musyawarah ini merupakan reinkarnasi politik-moral dari Kongres Perempuan Indonesia 1928 dan diselenggarakan bersama oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kemen PPPA, dan Kongres Perempuan Indonesia (KPI), sekaligus menandai dimulainya Road to 100 Tahun Kongres Perempuan Indonesia (1928–2028) menuju Indonesia Emas 2045.

“Momentum Hari Ibu selalu menjadi kesempatan untuk menggelorakan semangat persatuan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya meyakini bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, jika dilakukan dengan kesungguhan dan kebersamaan akan menghasilkan dampak yang luar biasa,” pungkas tutur PPPA.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan menegaskan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen tinggi dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI). Komitmen tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dan terus diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

Penerapan GEDSI sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. 

Dalam konteks tersebut, peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas terus diperkuat agar dapat berkontribusi secara optimal. Pemberdayaan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat, serta berdampak positif hingga ke tingkat daerah, provinsi, dan nasional.

“Semoga apresiasi yang kita lakukan pagi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi dapat ditularkan ke lingkungan dan provinsi lain yang telah melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan,” tutup Didit.