Presiden Prabowo Resmikan Kilang Balikpapan, Tonggak Kedaulatan Energi Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Senin sore 12 Januari 2026.

Kilang minyak terbesar yang pernah dibangun di Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian energi nasional.

RDMP Balikpapan merupakan satu ekosistem terpadu dengan jaringan infrastruktur energi dari Lawe-Lawe hingga Balikpapan.

Proyek strategis nasional ini menyerap total investasi sekitar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi RDMP terbesar sepanjang sejarah industri pengolahan migas di Tanah Air.

Peresmian RDMP Balikpapan memiliki makna historis tersendiri. Bahlil menyebutkan terakhir kali Indonesia meresmikan proyek RDMP terjadi 32 tahun lalu, tepatnya pada 1994 di Balongan, Jawa Barat.

Kehadiran RDMP Balikpapan diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

RDMP Balikpapan menghasilkan beragam produk energi dan petrokimia, di antaranya solar, bensin, LPG, serta produk petrokimia seperti propilena untuk bahan baku plastik. Dengan mulai beroperasinya kilang ini, pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026 Indonesia tidak lagi melakukan impor solar.

“Mulai tahun ini, impor solar dihentikan. Jika masih ada pasokan yang masuk di awal tahun, itu merupakan sisa impor tahun sebelumnya,” ujar Menteri ESDM Bahlil sebelum kedatangan Presiden Prabowo di Kantor besar Pertamina jalan Yos Sudarso, Balikpapan, Senin siang.

Untuk produk bensin, RDMP Balikpapan menambah kapasitas produksi nasional sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Dengan produksi dalam negeri sebelumnya sebesar 14 juta kiloliter, maka total produksi bensin nasional mendekati 20 juta kiloliter.

Kondisi ini secara bertahap akan menekan volume impor yang saat ini masih berada di kisaran 18–19 juta kiloliter per tahun.

Dari sisi kualitas, RDMP Balikpapan telah meningkatkan standar bahan bakar dari Euro 2 menjadi Euro 5, sehingga memenuhi standar nasional maupun internasional. Solar dengan Cetane Number (CN) 48 kini sepenuhnya diproduksi dalam negeri. Sementara CN 51 ditargetkan tidak lagi diimpor mulai semester kedua tahun ini.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Dukung Integrasi Bisnis Hilir Pertamina untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Bahlil bilang ke depan, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi nabati. Program mandatori etanol E10 hingga E20 direncanakan mulai  pada 2027–2028. Bahan baku diantaranya   komoditas lokal seperti jagung, singkong, dan tebu, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain RDMP Balikpapan, pemerintah bersama Pertamina juga akan mengembangkan kapasitas kilang dan fasilitas penyimpanan energi di wilayah lain seperti Dumai, melalui kerja sama strategis dengan pihak swasta guna memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.