Pasar EV Terancam Stagnasi, Pemerintah Didesak Guyur Insentif Baru

Pengamat otomotif, Bebin Djuana, mendesak pemerintah untuk segera menggulirkan stimulus anyar demi menjaga momentum pertumbuhan kendaraan listrik di Tanah Air. Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui akselerasi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan bakal kehilangan taji dan jalan di tempat.

Bebin menyoroti adanya kekosongan regulasi "pemanis" menyusul berakhirnya masa berlaku insentif pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (Completely Built Up/CBU), serta berakhirnya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen pada pengujung 2025 lalu.

Intervensi pajak yang digulirkan pemerintah tahun lalu dinilai terbukti ampuh meruntuhkan skeptisisme konsumen. Sebelumnya, pasar cenderung menahan diri akibat tingginya harga baterai yang mendominasi hingga 40% dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait masa pakai komponen vital tersebut.

Baca Juga: Insentif EV Disetop, Pengamat: Hati-hati Subsidi BBM Bisa Makin Jebol!

"Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisi berubah total. Perkembangan teknologi baterai juga berperan. Harga yang bersahabat ditambah fitur dan desain yang kekinian membuat penjualan EV laris manis," ujar Bebin kepada awak media, Selasa (13/1/2026).

Namun, tren positif tersebut kini dibayangi awan kelabu. Bebin memprediksi harga kendaraan listrik akan melonjak signifikan seiring hilangnya dukungan fiskal dari pemerintah, yang pada akhirnya dapat memicu stagnasi pasar.

"Dalam kondisi ketidakpastian seperti ini, konsumen akan menunda pembelian sambil menunggu apakah masih menarik untuk membeli EV," tegasnya.

Baca Juga: Insentif Mobil Listrik Berakhir, OJK Buka Suara Soal Nasib Pembiayaan EV 2026

Urgensi dukungan bagi kendaraan rendah emisi bukan tanpa alasan. Hingga kini, sektor transportasi masih menjadi kontributor utama emisi karbon akibat kualitas BBM nasional yang tertinggal di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai catatan, dari jajaran produk Pertamina, hanya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang saat ini memenuhi standar Euro 4 dengan kadar sulfur di bawah 50 ppm. Namun ironisnya, serapan pasar terhadap kedua jenis BBM ramah lingkungan tersebut masih kalah telak dibandingkan produk murah dengan kadar sulfur tinggi.

"Jika pemerintah konsisten dengan target NZE, dibutuhkan kebijakan baru pengganti insentif tahun lalu. Sekaligus, lebih merangkul produk hybrid yang mampu memberikan penghematan BBM nyata dan menekan polusi secara simultan," pungkasnya.