Wamen Nezar Patria Tekankan Pentingnya Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Pemerataan Jaringan Telekomunikasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia.

Proses harmonisasi kebijakan tersebut ditujukan agar pembangungan infrastruktur dapat berjalan secara efektif serta efisien. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap akses konektivitas yang stabil dan merata di berbagai wilayah.

“Harmonisasi regulasi bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung dan mendapatkan layanan publik yang layak,” tandasnya dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta Pusat, Rabu (14/01/2026).

Wamen Nezar menekankan perlunya kolaborasi pemerintah dan industri untuk memastikan biaya pembangunan infrastruktur tidak membebani keuangan operator yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran untuk mendorong transformasi peran Pemerintah Daerah dari sekedar pemberi izin menjadi fasilitator strategis yang wajib menyediakan kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memungkinkan operator memanfaatkan infrastruktur milik Pemerintah Daerah untuk membangun jaringan telekomunikasi.

Baca Juga: Kemkomdigi Pastikan Internet Pendidikan Merata untuk Fasilitasi Belajar Digital Daerah Terpencil

"Regulasi ini menjadi pedoman untuk penggelaran jalur telekomunikasi yang melintasi wilayah-wilayah administratif. Jangan sampai operator mau berinvestasi tidak jadi karena biayanya sangat mahal. Infrastruktur digital adalah infrastruktur kritis yang harus kita jaga bersama," tegasnya.

Wamen Nezar menegaskan infrastruktur telekomunikasi memberikan manfaat yang besar terhadap pendapatan masyarakat di daerah sehingga perlu diberi dukungan oleh Pemerintah Daerah.

“Kita tidak bisa bicara soal ekosistem digital yang kuat kalau infrastruktur digital kita masih lemah. Keduanya sangat berkaitan dan infrastruktur yang berkualitas menjadi fondasinya,” katanya.