Pandu Tegaskan Danantara Tak Punya Agenda Tersembunyi dari Reformasi Pasar Modal

Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan Danantara tidak memiliki agenda tersembunyi di balik dorongan reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, reformasi diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor menyusul tekanan pasar yang berdampak pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Tekanan pasar tersebut muncul setelah laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti sejumlah isu struktural, terutama terkait transparansi dan praktik perdagangan saham di Indonesia.

“Ini bukan sekadar persoalan satu atau dua saham, dan bukan semata urusan bursa atau indeks global, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap sistem pasar modal nasional dan kredibilitas negara,” kata Pandu dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Baca Juga: Pandu Tegaskan BEI Tak akan Jadi BUMN, Danantara Diperkirakan Pegang Saham 20–25%

Pandu menyatakan krisis kepercayaan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh. Ia menegaskan, pandangan yang disampaikan Danantara merupakan aspirasi pasar, bukan kepentingan institusional semata.

“Sebagai market participant, Danantara menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh pasar agar pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam, lebih likuid, dan lebih kredibel,” ujarnya.

Menurut Pandu, agenda reformasi pasar modal merupakan kepentingan seluruh ekosistem, mulai dari regulator, pelaku pasar, hingga investor, dan tidak lahir dari preferensi satu institusi tertentu. Reformasi tersebut dibingkai dalam kerangka Total Capital Market Reform yang mencakup langkah-langkah struktural mendesak.

Salah satu fokus utama reformasi adalah peningkatan transparansi, khususnya keterbukaan ultimate beneficial ownershipserta perbaikan kualitas dan keterpaduan data kepemilikan saham. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kejelasan struktur kepemilikan dan memperkuat kepercayaan investor.

Selain itu, Pandu menekankan perlunya penguatan tata kelola dan enforcement, termasuk melalui demutualisasi bursa. Demutualisasi dipandang sebagai bagian dari mitigasi benturan kepentingan sekaligus penguatan kelembagaan pasar modal.

Langkah lain yang dinilai krusial adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi lintas pemangku kepentingan, baik dari sisi permintaan (demand), penawaran (supply), maupun infrastruktur pasar.

Baca Juga: Bakal Jadi Pemegang Saham BEI, Danantara Jamin Independensi BEI Tetap Terjaga

Pandu juga menyoroti pentingnya penguatan likuiditas, termasuk penyesuaian kebijakan free float agar selaras dengan praktik global. Ia menyatakan, kenaikan free float harus dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi saham mencerminkan fundamental perusahaan.

“Kenaikan free float perlu dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi mencerminkan fundamental. Ketika kepercayaan dan valuasi terbentuk, kebijakan free float naik dari 7,5% ke 15% dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.

Menurut Pandu, seluruh rangkaian reformasi tersebut bertujuan jangka panjang untuk memperluas basis investor dan memastikan pasar modal Indonesia mampu berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Reformasi ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun kepercayaan jangka panjang, memperluas basis investor, serta memastikan pasar modal Indonesia mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.