Tak Gubris Warning Moody’s, Prabowo Tegaskan MBG Jadi Motor Ekonomi Akar Rumput

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen utama memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan inklusif, meski lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menilai ekspansi belanja sosial meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

Prabowo menyatakan program MBG telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan ekonomi lapisan bawah, khususnya di desa dan kecamatan. Pemerintah menilai efek tersebut menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” ujar Prabowo, dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga: Anggaran MBG Capai Rp135 Triliun, Kepala BGN Ungkap SPPG Dapat Rp1 Miliar Per Bulan

Menurut Prabowo, peningkatan konsumsi di tingkat akar rumput memperkuat daya beli sekaligus menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, distribusi pangan, serta usaha mikro dan kecil. Pemerintah juga mencatat tren penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka seiring berjalannya kebijakan prioritas tersebut.

“Dan di sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” kata Prabowo.

Selain berdampak jangka pendek terhadap konsumsi, Prabowo menegaskan MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, produktivitas, dan daya saing generasi mendatang sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi.

“Saya kira di dunia ini, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Klaim Efisiensi Anggaran Sudah Capai Rp308 Triliun, Jadi Modal MBG

Sikap pemerintah tersebut muncul di tengah sorotan Moody’s yang sebelumnya mengubah outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat jangka panjang di level Baa2 (investment grade). Moody’s menilai fokus pemerintah pada ekspansi belanja publik, termasuk MBG dan perumahan terjangkau, meningkatkan risiko fiskal karena basis penerimaan negara dinilai masih lemah.

“Fokus yang lebih besar pada penggunaan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, khususnya mengingat basis penerimaan Indonesia yang lemah,” tulis Moody’s dalam laporannya, Kamis (5/2/2026).

Moody’s menyoroti pembiayaan program sosial yang saat ini dilakukan melalui pemotongan dan realokasi anggaran kementerian, termasuk belanja pemeliharaan infrastruktur. Pola tersebut dinilai memiliki keterbatasan apabila skala program sosial terus diperluas tanpa reformasi penerimaan yang kredibel.

Lembaga pemeringkat itu juga menilai rekam jejak perluasan basis pajak secara berkelanjutan masih terbatas, sehingga berpotensi memperlebar defisit fiskal dan melemahkan kredibilitas kebijakan fiskal. Meski demikian, Moody’s menegaskan posisi fiskal Indonesia masih terjaga, dengan defisit diproyeksikan tetap di bawah 3% dari PDB dan rasio utang lebih rendah dibanding median negara berperingkat Baa.