Tak Hanya Mekanisme Pemilu, Sosiolog Sebut Kualitas Demokrasi Dipengaruhi Tingkat Kemiskinan

Di tengah wacana pengembalian kewenangan pemilihan gubernur ke DPRD, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa persoalan demokrasi di Indonesia tidak cukup hanya diselesaikan dengan perubahan mekanisme teknis semata. Akar masalahnya, menurut para sosiolog dan pengamat politik, justru terletak pada persoalan struktural yang belum terselesaikan, yaitu  kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Pengamat sosial Prof. Musni Umar menegaskan bahwa demokrasi yang ideal sulit terwujud jika kondisi sosial-ekonomi rakyat masih lemah. Ia menyebut praktik politik uang yang terus subur dalam setiap Pilkada bukan semata kegagalan sistem, melainkan konsekuensi logis dari ketimpangan yang ada.

“Kalau kita ingin memperbaiki demokrasi kita, mau langsung atau tidak langsung, itu tidak akan pernah selesai kalau rakyatnya masih seperti sekarang,” tegas Musni dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Ia memaparkan data bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia hanya berpendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini, ditambah dengan tingginya angka kemiskinan, membuat masyarakat rentan terhadap godaan praktik transaksional. 

“Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu... 56 persen itu pendidikannya hanya sampai SMP. Apalagi orang miskin. Itulah sarana untuk mendapatkan uang. Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah. Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan,” ujarnya.

Di sisi lain, persoalan pembiayaan politik juga menjadi sorotan. Mahalnya biaya kontestasi dalam Pilkada langsung dinilai tidak terlepas dari desain pemerintahan dan perilaku partai politik. 

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menyoroti posisi strategis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menurutnya, demi efektivitas program pembangunan, gubernur harus sejalan dengan kebijakan presiden.

“Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Mestinya harus linier. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,” kata Yusak, membuka perspektif lain mengapa wacana pemilihan melalui DPRD layak dipertimbangkan dari sisi tata kelola pemerintahan.

Namun, wacana tersebut bukannya tanpa risiko. Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengingatkan bahwa mengembalikan kewenangan pemilihan ke DPRD berpotensi memperbesar kekuasaan partai politik secara berlebihan. Ia meragukan kemampuan partai untuk menahan diri.

“Tantangannya adalah apakah partai mampu menahan diri dari godaan kekuasaan tersebut. Karena partai merekomendasikan calon bukan berdasarkan kompetensi atau dedikasi, tetapi berdasarkan kapasitas finansial,” ungkap Iwan.

Ia mencontohkan, dalam sistem langsung pun, praktik nepotisme dan pencalonan figur berdasarkan kedekatan masih marak. Jika pemilihan dilakukan di DPRD, praktik oligarki dan transaksional justru dikhawatirkan semakin mudah terjadi. Iwan menambahkan, kaderisasi yang lemah membuat partai bergantung pada "investor" untuk mendanai kontestasi, yang konsekuensinya harus dibayar ketika calon tersebut berkuasa.

Para pengamat sepakat bahwa perdebatan antara Pilkada langsung versus melalui DPRD tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menekan biaya politik, memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan yang terpenting, mengentaskan kemiskinan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Tanpa pembenahan menyeluruh, perubahan sistem hanyalah solusi sementara yang tidak akan menyentuh inti permasalahan demokrasi Indonesia.