Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Penjaga Harga Pangan Nasional

Pemerintah mulai menyiapkan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen baru untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat. Skema ini diharapkan mampu memperpendek jalur distribusi sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Program tersebut didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat sistem logistik nasional berbasis ekonomi rakyat. Pendekatan koperasi dipilih karena dinilai mampu menjangkau konsumen secara langsung di tingkat kelurahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi harus mengambil peran aktif dalam penyaluran bahan pangan kepada masyarakat. Pemerintah berharap lembaga tersebut tidak hanya menjadi simbol program, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penggerak distribusi.

"Koperasi Kelurahan Merah Putih harus menjadi simpul distribusi pangan yang aktif dan produktif di tingkat masyarakat, sehingga mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan harga agar tetap terjangkau," kata Zulkifli Hasan dikutip dari ANTARA, Selasa (23/2/2026).

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya fungsi koperasi sebagai penghubung antara pasokan dan konsumen.

Pemerintah menilai percepatan operasional koperasi menjadi kunci agar dampak ekonomi bisa segera dirasakan. Aktivasi yang cepat diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok.

"Agar manfaat ekonominya segera dirasakan langsung oleh warga," ujarnya. Pernyataan itu menunjukkan fokus pemerintah pada dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Selain distribusi pangan, koperasi juga dituntut memiliki tata kelola organisasi yang sehat dan transparan. Pengelolaan yang akuntabel dipandang penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat.

Penguatan kemampuan manajemen menjadi perhatian utama agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. Pemerintah melihat kapasitas pengurus sebagai faktor penentu keberhasilan program.

Kunjungan kerja dilakukan di wilayah Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya mempercepat implementasi program. Daerah tersebut dipilih karena dianggap memiliki kesiapan kelembagaan yang cukup baik.

Salah satu koperasi yang ditinjau adalah KKMP Candirenggo yang disiapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok. Koperasi ini juga diharapkan menjadi motor kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.

Unit usaha koperasi dirancang berfokus pada perdagangan ritel bahan pokok dan distribusi LPG. Model bisnis tersebut diharapkan mampu menciptakan arus pendapatan yang stabil.

Selain usaha utama, koperasi juga akan memanfaatkan fasilitas gudang distribusi yang telah tersedia. Berbagai layanan jasa tambahan direncanakan untuk memperluas kegiatan ekonomi.

Secara kelembagaan, koperasi telah memiliki legalitas yang lengkap sehingga siap beroperasi secara resmi. Fasilitas berupa gerai dan gudang distribusi juga telah selesai dibangun.

Dari sisi administrasi, rekening operasional koperasi sudah aktif sehingga kegiatan usaha dapat segera dijalankan. Hal ini menjadi indikator kesiapan awal sebelum operasional penuh dimulai.

Baca Juga: DPR Angkat Pasal 33 UUD 1945, Impor 105 Ribu Kendaraan untuk Koperasi Desa Dinilai Harus Uji Konstitusi

Meski demikian, koperasi masih berada dalam tahap aktivasi karena sejumlah sarana pendukung belum tersedia. Perlengkapan seperti furnitur dan kendaraan distribusi masih dalam proses pengadaan.

Selain itu, serah terima bangunan koperasi kepada pengurus masih menunggu penyelesaian dokumen administrasi. Proses tersebut menjadi syarat sebelum kegiatan usaha berjalan sepenuhnya.

Ke depan koperasi juga akan melayani distribusi LPG tiga kilogram serta layanan keuangan berbasis agen bank. Operasional terbatas direncanakan berlangsung sebelum koperasi berfungsi penuh sebagai pusat distribusi pangan.