Antisipasi Lonjakan Scam, Komdigi Tertibkan BTS Ilegal Selama Ramadan dan Lebaran 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meningkatkan langkah mitigasi risiko, menyusul potensi lonjakan penipuan digital selama Ramadan hingga Lebaran 2026.

Fokus utama pengawasan diarahkan pada keberadaan perangkat pemancar ilegal atau Fake Base Transceiver Station (BTS), yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyebarkan pesan singkat palsu secara massal.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, perangkat ilegal tersebut memungkinkan pelaku mengirim SMS yang tampak seolah-olah berasal dari lembaga resmi.

Modus ini dinilai berbahaya, karena memanfaatkan kepercayaan publik terhadap nama institusi tertentu, terutama di periode Ramadan, ketika aktivitas transaksi dan mobilitas masyarakat meningkat.

"Namanya mau Lebaran itu pasti scam akan bertambah, termasuk fake BTS," ujar Meutya saat Buka Bersama dengan Media di Rumah Dinas Menkomdigi, Jumat (27/2/2026).

Menurut Meutya, pengawasan tidak hanya difokuskan pada penipuan berbasis internet, tetapi juga pada penipuan melalui SMS dan aplikasi chatting seperti WhatsApp.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif saat menerima pesan, panggilan telepon, maupun tautan yang dikirim melalui berbagai kanal digital.

Untuk sektor perdagangan elektronik atau online (e-commerce), Komdigi mengimbau masyarakat melakukan transaksi hanya melalui platform yang telah memiliki reputasi dan sistem keamanan yang jelas.

Peningkatan kewaspadaan dinilai krusial, mengingat tren belanja daring biasanya melonjak signifikan menjelang Lebaran.

Baca Juga: PP TUNAS Efektif Maret, Menkomdigi Tegaskan Inovasi Digital Tak Boleh Korbankan Keselamatan Anak

Dengan meningkatnya variasi modus dan kecanggihan teknologi pelaku, Komdigi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan masyarakat.

Ramadan yang identik dengan peningkatan transaksi dan komunikasi digital menjadi momentum krusial untuk memperkuat literasi keamanan siber, agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan digital. (*)